Jokowi Dinilai Capres Labil  

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 1 April 2014 11:35 WIB

Jokowi menaiki tepian tangga untuk melihat kondisi pengungsi banjir di sebuah sekolah yang tergenang oleh air luapan kali Ciliwung di Kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta, (22/1). Sekitar 300 orang mengungsi di sekolah tersebut akibat rumah mereka kebanjiran. TEMPO/Amston Probel

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Network Elections Survey (INES) Irwan Suhanto mengatakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dianggap memiliki banyak kelemahan sebagai calon presiden.

Alasan itu disebut sebagai faktor responden INES lebih memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden dalam survei yang mereka lakukan. "Jokowi dianggap labil dan tak serius mendalami pekerjaannya, baik saat menjadi Wali Kota Solo maupun Gubernur DKI Jakarta," kata Irwan saat memaparkan hasil surveinya di Jakarta, Senin, 31 Maret 2014.

Dalam survei yang dilaksanakan pada 14-21 Maret 2014 itu, elektabilitas Prabowo mencapai 35,6 persen. Adapun elektabilitas Jokowi 16,2 persen, di bawah Megawati Soekarnoputri yang mencapai 17,1 persen.

Selain dianggap tak serius menangani Solo dan Jakarta, kata Irwan, responden mereka juga menilai Jokowi terlibat dalam pengadaan bus Transjakarta dari Tiongkok yang belakangan bermasalah. (Baca: Ada Eks Tim Sukses Jokowi Bermain di Busway Karatan?)

Pencalonan Jokowi, menurut survei ini, kata Irwan, juga dinilai hanya bertujuan meningkatkan suara PDIP di pemilihan legislatif. "Jokowi dinilai tak menepati janji sebagai gubernur," kata Irwan. (Baca juga: Jokowi Nyapres, Warga Marunda Marah)

Tak hanya Jokowi, beberapa capres lain juga dinilai responden INES tak layak pilih. Mereka adalah Aburizal Bakrie dan Wiranto. Ical dinilai punya dosa di kasus lumpur Lapindo, sementara Wiranto dianggap tak punya program yang baik. Menurut Irwan, masyarakat lebih memilih Prabowo karena dianggap punya kepemimpinan bagus, jujur, dan mampu memberantas korupsi.

Irwan menjelaskan, survei yang mereka lakukan melibatkan 6.588 responden yang diambil secara multistage random sampling dari seluruh populasi pemilih di Indonesia. Menurut Irwan, margin of error survei mereka plus-minus 1,21 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Irwan menegaskan survei lembaganya kredibel karena pernah terlibat dalam survei pemilukada DKI Jakarta (2012), Jawa Barat (2013), Jawa Tengah (2013), Sumatera Utara (2013), Kalimantan Barat (2013), dan beberapa pemilukada lainya. Soal biaya survei, INES mengaku duitnya berasal dari INES sendiri bekerja sama dengan FSP BUMN Bersatu.

Berikut daftar tingkat elektabilitas capres versi INES (14-21 Maret 2014):
1. Prabowo Subianto: 35,6 persen
2. Megawati Soekarnoputri: 17,1 persen
3. Jokowi: 16,2 persen
4. Wiranto: 9,5 persen
5. Aburizal Bakrie: 7,5 persen
6. Pramono Edhie Wibowo: 2,7 persen
7. Hatta Rajasa: 2,3 persen
8. Mahfud Md.: 1,8 persen
9. Hidayat Nur Wahid: 1,1 persen
10. Surya Paloh: 0,8 persen
11. Yusril Ihza Mahendra: 0,5 persen
12. Sutiyoso: 0,4 persen
13. Suryadharma Ali: 0,3 persen

KHAIRUL ANAM

Topik terhangat:
MH370 | Kampanye 2014 | Jokowi | Prabowo | Dokter TNI AU




Terpopuler
The Raid Dilarang Tayang di Malaysia
Agnes Monica Kalahkan Miley Cyrus di MTV
Nowela Indonesian Idol Tersiksa dengan Penampilannya

Berita terkait

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

3 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

11 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

12 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

12 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

14 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

14 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

16 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

20 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

20 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

22 jam lalu

Pansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons

Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.

Baca Selengkapnya