TEMPO.CO, Bandung - Bagi warga Bandung yang butuh panduan mencoblos pada pemilihan legislatif 9 April 2014, klik saja VoteCerdasBDG (Votecerdas.org). Situs ini berisi panduan mencoblos dan informasi tentang calon anggota legislatif DPRD Kota Bandung.
"Mereka bisa lihat data yang dibutuhkan tentang caleg yang mau dipilihnya agar punya panduan dalam memilih," kata Sri Pujiastuti, 36 tahun, pengelola situs itu saat dihubungi Tempo, Selasa, 25 Maret 2014.
Situs yang digarap oleh 13 anak muda itu berawal dari kebingungan mereka mencari informasi soal calon anggota legislatif yang akan dipilih, terutama calon anggota legislatif untuk kursi DPRD Kota Bandung. Menurut Sri, hal itu berbeda dengan informasi calon anggota legislatif untuk DPRD provinsi dan DPR RI yang informasinya relatif lebih gampang diperoleh. "Informasi calon anggota legislatif DPRD Kota Bandung terhitung minim," katanya.
Akhirnya Sri dan rekan-rekannya sepakat mengumpulkan data calon anggota legislatif dan mempublikasikannya lewat situs di Internet. Mereka merogoh kocek sendiri untuk menggarap situs itu hingga menggelar acara peluncuran situs tersebut akhir pekan lalu.
Sri menyatakan pihaknya tidak berafiliasi dengan lembaga mana pun. Semua biaya untuk menggarap situs itu berasal dari kocek sendiri. Kecuali domain situs VoteCerdasBDG yang diberikan gratis oleh salah satu penyedia layanan Internet di Bandung lewat lobi salah satu anggota mereka.
Soal para caleg DPRD Kota Bandung yang masih mengandalkan data dasar yang disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk data caleg petahana, kelompoknya sengaja berburu data soal absensi mereka selama menduduki kursi wakil rakyat serta Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang seharusnya rutin dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.
Dari 50 anggota DPRD Kota Bandung, 37 di antaranya mencalonkan diri lagi. Mencari data absensi caleg ini tidak mudah, belum apa-apa sudah terbentur birokrasi. "Kita mencoba melakukan pendekatan pada Sekretaris Dewan. Kesimpulannya, mereka belum bisa memberikan informasinya karena ada proses yang harus melewati persetujuan anggota Dewan," kata Sri.
Data LHKPN para caleg petahana DPRD Kota Bandung juga setali tiga uang. "Laporan harta kekayaan yang seharusnya dilaporkan semua anggota DPRD yang ada saat ini, kemarin cuma dapat tujuh orang yang melaporkan dari 50 anggota DPRD Kota Bandung yang sekarang," kata Sri.
Sekelompok anak muda itu juga sudah menyurati 12 partai peserta pemilu untuk mendapatkan data lengkap para calegnya supaya ditampilkan di situs. "Kita sudah menyurati partainya untuk minta data ini. Kita juga sekarang lagi gerilya mencari alamat e-mail, Twitter, dan nomor telepon yang bisa dihubungi karena enggak semuanya ada," katanya.
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi, membenarkan soal sulitnya publik mengakses informasi caleg yang mengejar kursi DPRD kota atau kabupaten. "Lagi-lagi publik akan memilih kucing dalam karung," ujarnya.
Menurut Muradi, ongkos politik caleg DPRD kota/kabupaten seharusnya lebih murah dibandingkan dengan caleg yang mengejar kursi DPRD provinsi atau DPR RI. "Biaya politik mereka tidak terlalu besar. Asumsinya, untuk DPRD Kota Bandung misalnya, mereka hanya butuh 20 ribu suara untuk menjadi calon, jadi jumlahnya sama dengan pemilih di satu kecamatan saja," dia menjelaskan.
AHMAD FIKRI
