Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, berjalan menuju mobilnya seusai mengumumkan menjadi Capres PDIP, di Rumah Pitung, Marunda, Jakarta Utara (14/3). TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Tim advokasi Jakarta Baru yang menggugat Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait kontrak politik membuka isi kesepakatan yang ditentukan pada masa kampanye pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2012 lalu. Isi kesepakatan itu menjadi bukti dalam gugatan yang disampaikan ke Pengadian Negeri Jakarta Pusat tersebut terhadap Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Baca:Tim Advokasi Jakarta Baru Gugat Jokowi di PN Jakarta Pusat). Berikut ini perincian perjanjian itu.
1. Memperjuangkan pendidikan gratis dan berkualitas untuk rakyat miskin. 2. Memperjuangkan pelayanan kesehatan gratis dan berkualitas untuk rakyat miskin. 3. Memperjuangkan perumahan murah, layak, dan manusiawi untuk rakyat. 4. Memperjuangkan transportasi modern, murah, dan massal untuk rakyat. 5. Memperjuangkan harga sembako murah dan terjangkau. 6. Memberikan pinjaman atau kredit mikro tanpa angunan untuk pembangunan usaha ekonomi rakyat. 7. Memaksimalkan pembangunan drainase dan kanal yang terhubung satu sama lain untuk menangkal banjir. 8. Menggratiskan dan mempermudah akses rakyat miskin terhadap layanan administrasi kependudukan (KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dll.). 9. Mempromosikan ekonomi kerakyatan dengan memprioritaskan pasar rakyat, perlindungan dan pembinaan terhadap pedagang kaki lima (PKL), pembangunan koperasi, dan perlindungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Jokowi selaku pihak pertama dan perwakilan dari Serikat Rakyat Miskin Indonesia selaku bagian dari Advokasi Jakarta Baru atas nama Wahida Baharuddin. (Baca: Jokowi Emoh Tanggapi Gugatan Jakarta Baru)
Dalam tuntutan yang disampaikan pada Rabu, 19 Maret kemarin tersebut, Jakarta Baru selaku penggugat memohon agar majelis hakim memeriksa perkara dan mengabulkan gugatannya. Selain itu, gugatan yang dinilai memenuhi kriteria untuk diajukan dengan mekanisme class action atau gugatan kelompok tersebut menyatakan Jokowi bersalah karena melanggar asas kepatuhan dengan mengundurkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum habis masa tugasnya. (Baca: Gerakan Tim Jakarta Baru Dianggap Jegal Jokowi)
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
1 hari lalu
Swasembada Gula dan Bioetanol, Kementerian BUMN Gabungkan Danareksa-Perhutani
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan keterlibatan Kementerian BUMN dalam proyek percepatan swasembada gula dan bioetanol.
