Seorang simpatisan partai dengan badan di penuhi cat hitam berada di tengah simpatisan kampanye perdana Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan di Lapangan Thor Gelora Pancasila, Surabaya (17/3). Dalam pemilu kali ini Megawati menyampaikan kepada simpatisan untuk terus mendukung PDI-P dan Joko Widodo sebagai presiden RI 2014-2019. TEMPO/Fully Syafi
TEMPO.CO, Jakarta - Pakar hukum perdata Erman Rajagukguk mengatakan gugatan tim advokasi Jakarta Baru terhadap Joko Widodo atas keputusan pria yang akrab dipanggil Jokowi itu maju sebagai calon presiden keliru. Menurut dia, tim advokasi Jakarta Baru sama saja dengan melanggar hak demokrasi seseorang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden. (Baca: 69 Persen Warga DKI Setuju Jokowi Capres)
"Gugatan itu sangat keliru. Mana ada menggugat (seseorang karena mencalonkan diri sebagai presiden) apalagi dengan mengacu pada hukum perdata," kata Erman saat dihubungi Tempo, Rabu, 19 Maret 2014. "Setiap orang sah-sah saja kok untuk mencalonkan diri sebagai presiden."
Eman mengatakan niat Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden berkaitan dengan kepentingan yang lebih besar, tidak hanya Jakarta. Jika nanti Jokowi terpilih jadi presiden, kata Erman, mantan Wali Kota Solo itu bisa membenahi Jakarta dengan kebijakan yang lebih luas.
Menurut Erman, gugatan tim advokasi Jakarta Baru yang menggunakan dasar hukum perdata Pasal 1365 dalam Kitab UU Hukum Perdata tidak beralasan. Jokowi, lanjut Erman, tidak melanggar janji dan juga tidak merugikan orang banyak. (Baca: Jokowi Emoh Tanggapi Gugatan Jakarta Baru)
"Kan, nanti dia (Jokowi) bisa mengundurkan diri sebagai gubernur, dan itu sah-sah saja," ujarnya. "Lagi pula sudah mendapat dukungan dari masyarakat luas." (Baca:Jokowi Nyapres, Pengamanan Keluarga Ditambah)
Sebelumnya, tim advokasi Jakarta Baru menggugat Joko Widodo karena mencalonkan diri sebagai presiden ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menilai Jokowi harus memenuhi janjinya dahulu, yakni dengan cara menuntaskan masa jabatannya selama satu periode, atau lima tahun. Jika menjadi capres, Jokowi dianggap melanggar janjinya. (Baca:Tim Advokasi Jakarta Baru Gugat Jokowi di PN Jakarta Pusat)
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
19 jam lalu
Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran
Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.
