KPU: Belum Ada Laporan Resmi Surat Suara Tercoblos  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 11 Maret 2014 20:59 WIB

Seorang petugas menunjukan surat suara yang sobek usai disortir di gudang logistik KPUD Indramayu, Jawa Barat (10/3). ANTARA/Dedhez Anggara

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman, mengatakan lembaganya belum menerima laporan tertulis soal surat suara yang tercoblos. "Belum ada laporan tertulis yang saya terima," katanya kepada Tempo lewat pesan pendek, Selasa, 11 Maret 2014.

Sebelumnya, Biro Logistik Komisi Pemilihan Umum dan PT Temprint menyelidiki isu surat suara tercoblos. "Bukan tercoblos, tapi cacat. Itu cuma selembar," ujar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Biro Logistik KPU Susila Herry Prabowo kepada Tempo, Selasa, 11 Maret 2014.

Penyelidikan itu juga melibatkan KPU setempat. KPU, kata Herry, hingga saat ini masih menunggu penelisikan bawahannya di lapangan. "Enggak ada fotonya. Saya sudah minta ke KPU kabupaten/kota, tapi belum ada fotonya," ujarnya. (Baca: KPU Yakin Surat Suara Beres Seratus Persen).

Tercoblosnya surat suara ini sebelumnya diungkap oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FMPPI). Ada sejumlah indikasi yang ditemukan terkait dengan kerusakan itu. Kerusakan yang umum ditemui adalah kertas tersobek atau tinta merembes sehingga mengotori surat suara.

Arief Budiman mengeluarkan pernyataan yang sama dengan informasi FMPPI. Ia mengaku menerima laporan ihwal surat suara pemilu yang tercoblos. Sebagian surat suara itu rencananya didistribusikan ke Jakarta dan beberapa provinsi lain di Jawa. (Baca: Ratusan Surat Suara 'Tercoblos' di Jember).

Vita Helia Desy, juru bicara konsorsium PT Temprint yang mendapat jatah tender cetak surat suara di DKI Jakarta, membenarkan kabar ini. "Kami sudah mendengar itu dua hari lalu dan langsung berkoordinasi dengan anggota konsorsium dan Biro Logistik KPU," katanya.

Temprint, menurut Vita, juga sudah mencari informasi hingga ke anggota konsorsium yang mencetak, PT Gelora Aksara Pratama. "Tapi mereka bilang, tidak ada yang tercoblos," katanya. (Baca: KPU Klaim Surat Suara Sudah Dicetak 100 Persen).

FEBRIANA FIRDAUS

Berita terkait

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

3 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

22 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

50 hari lalu

Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.

Baca Selengkapnya

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

53 hari lalu

Jaga Pemilu Ungkap Ratusan Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024

Jaga Pemilu mengungkapkan ada ratusan kasus dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

54 hari lalu

Sri Mulyani: Realisasi Anggaran Pemilu 2024 Rp 23,1 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan realisasi anggaran Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 sebesar Rp 23,1 triliun.

Baca Selengkapnya

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

58 hari lalu

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.

Baca Selengkapnya

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

18 Maret 2024

H-2 Pengumuman KPU: Daftar Dugaan Pelanggaran Kategori TSM di Pilpres 2024

Henry Yosodiningrat mengatakan adanya kecurangan TSM berupa mobilitas kekuasaan dalam Pilpres 2024. Ini mulai dari mengerahkan aparatur negara.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

11 Maret 2024

Bawaslu Solo: Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari PDIP terhadap KPU Belum Penuhi Syarat

Bawaslu menyebutkan ada tiga laporan PDIP dengan terlapor KPU.

Baca Selengkapnya

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

10 Maret 2024

Komisi II DPR Siap Panggil KPU Bahas Dugaan Kecurangan Pemilu 2024, Berikut Sanksi Bagi Pelakunya

Komisi II DPR akan panggil KPU pada 14 Maret 2024 untuk bahas indikasi kecurangan atau pelanggaran pemilu. Apa saja sanksi bagi para pelakunya?

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

8 Maret 2024

Bawaslu Ambon Terima 6 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024, Mayoritas Dugaan Politik Uang

Bawaslu Ambon menerima 6 laporan dugaan pelanggaran Pemilu 2024. Mayoritas laporan berisikan dugaan politik uang.

Baca Selengkapnya