Ada Laporan Anggota TNI Berkampanye untuk Partai  

Reporter

Editor

Sunu Dyantoro

Selasa, 4 Maret 2014 17:18 WIB

Pengguna jalan melintas di depan baliho Alat Peraga Kampanye (APK) Caleg di Kudus, Jateng, Rabu (20/11). ANTARA/Andreas Fitri Armoko

TEMPO.CO, Surakarta - Komando Resor Militer (Korem) 072 Warastratama Surakarta mengaku mendapat laporan ihwal keterlibatan anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam kegiatan partai politik. Atas laporan tersebut, Korem 072 menyatakan segera menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan.

"Kami memang menerima dua laporan dari masyarakat," kata Komandan Korem Warastratama Surakarta Kolonel (Infanteri) Mulyo Aji, Selasa, 4 Maret 2014. Mulyo menyatakan satu kasus berada di Boyolali, sedangkan kasus lainnya berada di Klaten.

Menurut Mulyo, pihaknya langsung menerjunkan tim untuk menyelidiki kebenaran laporan tersebut. "Kami langsung menyebar intel," katanya. Hasilnya, keterlibatan anggota Babinsa dalam kegiatan politik itu tidak terbukti.

Dalam kasus di Boyolali, pihaknya mendapat laporan adanya anggota Babinsa yang menghadiri acara yang diselenggarakan calon legislator. "Setelah diselidiki, itu kegiatan musyawarah pimpinan kecamatan.

Sedangkan di Klaten, masyarat melaporkan adanya personel TNI yang ikut memasang spanduk calon legislator. "Bahkan ada foto dalam laporan tersebut," katanya. Menurutnya, pemasang spanduk tersebut memakai pakaian doreng.

Setelah ditelusuri, ternyata pemasang spanduk tersebut bukan anggota TNI, melainkan masyarakat biasa yang kebetulan memiliki pakaian loreng. "Tidak mungkin TNI bertindak bodoh ikut pasang spanduk, apalagi dengan mengenakan seragam," kata Mulyo.

Mulyo memastikan semua anggotanya akan tetap netral dalam pemilihan umum mendatang. "Anggota TNI tidak akan ikut berpolitik," katanya. Dia juga akan menjaga anggotanya agar tidak diisukan terlibat dalam kegiatan politik.

Salah satunya, dia meminta para anggota Babinsa untuk tidak terlalu dekat dengan lokasi penyelenggaraan kegiatan politik. "Sebenarnya tugas mereka adalah memantau," katanya. Mulyo meminta Babinsa memantau dengan jarak paling dekat 300 meter dari lokasi kegiatan politik.

AHMAD RAFIQ







Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

3 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

4 hari lalu

ASN Berpotensi Langgar Netralitas di Pilkada 2024, Bawaslu Ingatkan Hati-hati Gunakan Medsos

Ketua Bawaslu mengatakan jajarannya akan mengawasi media sosial pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

10 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

12 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

12 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

13 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya