Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membenarkan posisi kacamatanya saat akan memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta (20/11). Keterangan pers terkait perkembangan kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Presiden SBY dan sejumlah petinggi negara lainnya. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego menilai interupsi yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada dua orang peserta konvensi calon presiden Partai Demokrat saat debat terbuka wajar. Menurut dia, SBY selaku Ketua Umum Demokrat berhak mempengaruhi jalannya konvensi partai berlambang mercy itu.
“Saya kira tidak ada yang spesial karena ini debat terbuka. Apalagi SBY sebagai ketua umum, jadi berhak mempengaruhi jalannya konvensi,” kata Indria ketika dihubungi, Senin, 3 Maret 2014. (baca: SBY Interupsi Debat 'Ngelantur' Konvensi Demokrat)
SBY, ujar Indria, juga berhak protes ketika terdapat suatu hal yang dianggap tidak sesuai. Termasuk saat Hayono Isman dan Ali Masykur Musa yang dirasa tak menjawab pertanyaan debat yang dilontarkan pembawa acara Tina Talisa yakni tentang perdagangan bebas. “Itu konsekuensi dari debat terbuka, dan kebetulan saja SBY ketua partai sekaligus presiden,” kata dia.
Indria juga menilai komplain SBY yang hanya ke dua peserta konvensi bukan berarti tebang pilih. Menurut dia, jawaban yang dilontarkan sembilan peserta lain sudah sesuai dengan konteks pertanyaan. (baca: SBY: Elektabilitas Partai Demokrat Tak Jeblok)
Kemarin, debat terbuka konvensi Partai Demokrat dengan tema kesejahteraan rakyat dan hubungan internasional berlangsung di Puri Begawan, Bogor. Debat ini merupakan proses yang wajib diikuti peserta karena sebagai bagian dari seleksi untuk memilih pemenangnya.
Dalam debat kali ini, sebelas peserta konvensi Partai Demokrat beradu gagasan dalam satu panggung dan waktu yang sama. Kesebelas peserta Konvensi yang mengikuti debat tersebut adalah Anies Baswedan (Rektor Universitas Paramadina), Endriantono Sutarto (mantan Panglima TNI), Marzuki Alie (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat), Gita Wirjawan (mantan Menteri Perdagangan), Ali Masykur Musa (anggota Badan Pemeriksa Keuangan), Dahlan Iskan (Menteri BUMN), Sinyo Harry Sarundajang (Gubernur Sulawesi Utara), Dino Patti Djalal (mantan Dubes RI untuk Amerika Serikat), Irman Gusman (Ketua DPD), Hayono Isman (anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Demokrat), dan Pramono Edhie (mantan Kepala Staf Angkatan Darat).
