Majelis Tafsir Al Quran Siapkan Ribuan Relawan Pemilu

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Sabtu, 1 Maret 2014 19:30 WIB

Siswa penyandang disabilitas di SLLB Pangudi Luhur menuruni tangga usai mengikuti simulasi pengenalan surat suara pemilu 2014 di Kembangan, Jakarta, Rabu (26/2). TEMPO/Dasril Roszandi

TEMPO.CO, Surakarta - Majlis Tafsir Al Qur'an (MTA) mengerahkan ribuan satuan tugasuntuk menjadi relawan dalam kegiatan Pemilihan Umum mendatang. Mereka menggelar koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah di kantor pusat MTA yang berada di Surakarta, Sabtu 1 Maret 2014.

Ketua Umum MTA, Ahmad Sukina mengatakan, mereka menginginkan pesta demokrasi yang berlangsung April mendatang bisa berjalan lancar. "Pemilu yang digelar bisa memberikan hasil yang bekualitas," katanya. Pihaknya merasa perlu ikut melibatkan kelompok relawan untuk mengawal proses pemilu.

Menurut dia, sekitar enam ribu satuan tugas akan diterjunkan di semua daerah di Jawa Tengah. Selain itu, dia juga meminta kepada semua jamaahnya yang tersebar di berbagai provinsi untuk ikut memantau proses pemilihan di lingkungannya masing-masing. "Kami akan selalu berkoordinasi dengan Bawaslu setiap ada temuan," katanya.

Mereka juga akan memantau kemungkinan terjadinya kecurangan di lapangan. Meski demikian, mereka tidak masuk dalam kelompok pemantau pemilu. "Karena itu koordinasi ini cukup penting untuk mengetahui apa saja kewenangan yang bisa kami lakukan," kata Ahmad.

MTA juga akan membantu kepolisian untuk menjaga keamanan menjelang dan setelah pencoblosan. "Kami telah menjalin komunikasi dengan sejumlah polres di Surakarta dan sekitarnya," ujar Ahmad.

Dia menjamin kelompok pengajiannya itu akan bersikap netral dalam pemilihan umum mendatang. "Kami tidak akan memberikan dukungan kepada partai atau calon legislator tertentu," katanya. Pihaknya juga membebaskan jamaahnya dalam memberikan suaranya dalam pemilihan umum.

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Surakarta, Sri Sumanta mengatakan bahwa keberadaan relawan selama proses pemilu sangat dibutuhkan. "Apalagi personel pengawas jumlahnya hanya terbatas," katanya. Pihaknya akan segera membuat rancangan pembagian tugas antara personel pengawas dengan para relawan.

Selain itu, pihaknya juga telah memiliki sistem pelaporan yang bisa digunakan oleh relawan. "Kami berharap setiap temuan dan laporan dari relawan bisa segera ditindaklanjuti," ujar Sri. Termasuk, kemungkinan adanya kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan berlangsung.

AHMAD RAFIQ

Berita terkait

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

4 hari lalu

Hakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip

Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.

Baca Selengkapnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

4 hari lalu

Anggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda

Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas

Baca Selengkapnya

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

5 hari lalu

Hakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg

Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini

Baca Selengkapnya

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

5 hari lalu

Minta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU

KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?

Baca Selengkapnya

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

6 hari lalu

DPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini

Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Baca Selengkapnya

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

7 hari lalu

Pengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK

Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

8 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

10 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

12 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya