TEMPO.CO , Jakarta: - Anggota Badan Pengawas Pemilu, Endang Wihdatiningsih, menyatakan Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra menyertakan nomor urut partai dan program partai dalam iklan partai politik mereka. Padahal, menurut dia, undang-undang melarang hal tersebut dilakukan masuk ke dalam iklan partai politik sebelum memasuki masa kampanye.
"Maka itu kami Bawaslu melaporkan hal tersebut," kata dia ketika dihubungi Tempo, Senin, 27 Januari 2014.
Dalam iklan PAN, ujar Endang, jelas sekali nomor urut partai disebutkan berulang kali. Iklan yang dikemas menggunakan nyanyian bernada musik dangdut, katanya, angka 'delapan' disebut berulang kali. "Di iklan tersebut orang-orang bernyanyi sambil menyebutkan angka dan program partai."
Sedangkan Partai Gerindra, Endang mengatakan, mengemas iklan partainya dengan menggunakan Prabowo sebagai ikon partai. Dalam iklan itu Prabowo menyebutkan program-program partai. "Ekonomi kerakyatan," kata dia sambil mencontohkan iklan tersebut. Di akhir iklan, lambang partai muncul bersama nomor urut peserta pemilu.
Anggota Bawaslu, Daniel Zuchron, menyampaikan dugaan pelanggaran kampanye sejumlah partai ke Badan Reserse Kriminal Polri, Jumat pekan lalu. Menurut dia, PAN dan Gerindra diduga melanggar jadwal dan materi kampanye.
Meski demikian, Endang mengatakan, Bawaslu tidak bisa menyalahkan langsung ke partai yang bersangkutan. Bawaslu, menurut dia, hanya bisa melaporkan dan mengundang partai terkait untuk mendengar kesaksian mereka. "Harus ditelusuri dulu siapa yang melakukan kesalahan yang kami maksud," ujarnya.
Ketua Advokasi Dewan Pengurus Pusat Partai Amanat Nasional, Didi Suprianto, pertanyakan definisi kampanye yang termaktub dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013. Menurut dia, definisi kampanye kurang jelas. "Jika iklan politik tanpa ajakan, apakah masuk kategori melanggar?" kata dia jumat pekan lalu.
AMRI MAHBUB
Berita terkait
Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya
4 hari lalu
Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024
Baca SelengkapnyaHakim MK Saldi Isra Cecar Bawaslu Soal Tanda Tangan Pemilih di Bangkalan yang Mirip
6 hari lalu
Hakim MK Saldi Isra menyoroti tanda tangan pemilih pada daftar hadir TPS di Desa Durin Timur, Kecamatan Konang, Bangkalan yang memiliki kemiripan bentuk.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu Intan Jaya Cerita Penyanderaan KKB Berdampak Pemilu Ditunda
6 hari lalu
Cerita pengalaman Bawaslu Intan Jaya disandera Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan harus bayar tebusan agar bebas
Baca SelengkapnyaHakim MK Tegur Anggota Bawaslu Papua Tengah yang Datang Terlambat di Sidang Sengketa Pileg
6 hari lalu
Hakim MK Arief Hidayat menegur anggota Bawaslu Papua Tengah yang datang terlambat dalam sidang sengketa Pileg 2024 di panel 3, hari ini
Baca SelengkapnyaMinta Peserta Pilkada 2024 di Bali Terapkan Kampanye Hijau, Ini Penjelasan KPU
6 hari lalu
KPU RI meminta para peserta Pilkada serentak 2024 di Provinsi Bali agar menerapkan kampanye hijau. Apa itu kampanye hijau?
Baca SelengkapnyaDPR Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 15 Mei, KPU Siapkan Ini
8 hari lalu
Komisi II DPR juga akan mengonfirmasi isu yang menerpa Ketua KPU Hasyim Asy'ari.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai KPU dan Bawaslu Kurang Prioritaskan Sidang Sengketa Pileg di MK
8 hari lalu
Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menyoroti peran KPU dan Bawaslu dalam sengketa pileg di MK.
Baca SelengkapnyaPilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa
10 hari lalu
Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya
12 hari lalu
Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.
Baca SelengkapnyaPesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak
13 hari lalu
KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.
Baca Selengkapnya