Wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto. TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengkhawatirkan potensi kebocoran dana besar-besaran di sektor perbankan menjelang Pemilihan Umum 2014.
Dalam tiga pemilihan umum terakhir, kata Bambang, selalu terjadi fenomena ini. Ia menduga dana perbankan disalurkan ke partai tertentu untuk mengongkosi transaksi-transaksi politik terkait pemilihan.
"Sebentar lagi siklusnya kembali datang," ujarnya dalam konferensi pers peluncuran Indeks Persepsi Korupsi di kantor Transparency International Indonesia, Selasa, 4 Desember 2013.
Bambang menuturkan, pada 1998, sebelum Pemilihan Umum 1999, terjadi kasus penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dari sekitar Rp 600 triliun dana yang mengucur lewat program itu, Rp 160 triliun tak jelas peruntukannya dan hingga kini harus ditanggung rakyat. Menjelang Pemilihan 2004, sejumlah bank, termasuk BNI 1946, kembali dijebol. Adapun di akhir 2008, kasus Bank Century mengemuka.
Menurut dia, ada banyak cara untuk diam-diam menggarong sektor perbankan. Bambang mengatakan salah satu yang perlu diwaspadai ialah rencana pencetakan uang kertas tak lama lagi. Selain itu, kata dia, ada juga rencana pencetakan uang baru.
Bambang menyatakan pihaknya kini memantau kemungkinan kebocoran di sektor perbankan. Ia memperingatkan para bankir dan orang-orang yang berencana menyelewengkan kewenangannya di bank untuk mengurungkan niatnya. "Daripada kena, lebih baik insyaflah," ucapnya.
