TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt.) Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan fasilitas pesawat jet digunakan untuk mengantar logistik pemilu sebagai komponen yang berperan penting dalam pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

"Itu kan untuk kebutuhan logistik dan sudah kami bicarakan lama sebenarnya," ujar Afifuddin di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 8 Juli 2024.

Afifuddin menilai persiapan penyediaan logistik selama Pemilu 2024 tidak selama Pemilu 2019. Fasilitas pesawat jet itu, menurut dia, untuk mendatangi tempat-tempat yang susah dijangkau lantaran keterbatasan waktu.

"Pertaruhannya kan kalau tidak bisa dipastikan barang terkirim dan seterusnya, kami juga lebih mengkhawatirkan logistik tidak sampai ke daerah," ujar dia.

Soal mobil dinas, Afifuddin mengatakan komisioner KPU mendapatkan fasilitas hanya dua mobil. "Satunya kan mobil lama, ya tidak semua dipakai. Nanti teman-teman Kesekjenan bisa menjelaskan," ujarnya.

Menurutnya, dia pernah menanyakan soal fasilitas jangan sampai melanggar aturan. Afifuddin tidak menjawab soal kritik jet pribadi yang dipakai untuk ke tempat asusila. Menurutnya fasilitas jet dipakai untuk kebutuhan penyediaan logistik Pemilu 2024 lalu.

Hal tersebut diungkapkan Afifuddin merespons kritik dari mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. Pria yang akrab disapa Afif ini menuturkan KPU tetap menerima seluruh masukan dan kritikan dari semua pihak.

"Apa yang kami lakukan itu ikhtiar untuk Pemilu 2024 terwujud dan itu sudah kami laksanakan lepas dari kurang dan lebihnya," kata Afif.

Sebelumnya, Mahfud Md menyoroti kualitas KPU usai pemberhentian Hasyim Asy'ari sebagai ketua oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait dengan kasus asusila.

Melalui akun X pribadinya, Mahfud menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak menjadi penyelenggara pemilihan kepala daerah atau Pilkada Serentak 2024.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita selanjutnya," tulis Mahfud melalui akun X @mohmahfudmd pada Ahad, 7 Juli 2024 pukul 22.30 WIB.

<!--more-->

Menurut Mahfud, muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut anggota KPU lainnya setelah skandal Hasyim terungkap, salah satunya adalah dugaan setiap anggota KPU yang mendapatkan tiga mobil dinas mewah. Ada pula kabar tindakan berlebihan, yakni penyewaan pesawat jet dengan alasan keperluan dinas.

Mantan calon wakil presiden pada Pilpres 2024 itu menyinggung obrolan pembahasan dalam podcast Abraham Samad SPEAK UP.

"Setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas mewah ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan. Juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila," ujar unggahan tersebut.

Mahfud meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah tidak diam saja dan perlu bertindak karena KPU dituding tidak layak menjadi lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah atau Pilkada. "Secara umum KPU ini tak layak menjadi penyelenggara Pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia," tuturnya.

Dia juga meminta penggantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November 2024 mendatang.

"Ada vonis MK No.80/PUU-IX/2011 yang isinya 'jika komisioner KPU mengundurkan diri maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain' ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," tuturnya.

DESTY LUTHFIANI | ANTARA

Pilihan editor: Kata Jokowi Soal Keppres Pemberhentian Hasyim Asy'ari yang Tak Kunjung Terbit