Pengamat Sebut Prabowo Bisa Redam Tensi setelah Pemilu 2024, Apa Alasannya?

Reporter

Antara

Editor

Sapto Yunus

Selasa, 16 April 2024 13:21 WIB

Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih pada Pilpres 2024 Prabowo Subianto saat ditemui di kediaman Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Jakarta, Kamis 11 April 2024. ANTARA/Agatha Olivia Victoria

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar komunikasi sekaligus Koordinator Relawan Digital Prabowo-Gibran (PRIDE) Anthony Leong menilai presiden terpilih Prabowo Subianto berpotensi meredam tensi politik setelah Pemilu 2024. Salah satu caranya, kata dia, dengan menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

"Prabowo bisa menjadi inisiator dan mengambil langkah progresif bagi masa depan bangsa Indonesia dengan bertemu satu meja dengan mereka serta membahas keberlangsungan bangsa ke depan," kata Anthony dalam keterangan pers di Jakarta, Senin, 15 April 2024.

Anthony menyebutkan pertemuan tersebut harus digelar agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dalam membangun bangsa setelah Pilpres 2024. Pertemuan itu juga bertujuan menyudahi tingginya tensi politik yang berpotensi membuat perpecahan di tengah masyarakat.

Menurut dia, jika pertemuan itu terwujud dan semua pihak memiliki kesepahaman yang sama, Indonesia akan mengalami dampak positif pada bidang perekonomian, pertahanan, dan politik.

"Dampak ekonomi, misalnya, bisa langsung bergerak karena pasar akan merespons positif sehingga dunia usaha bergairah dan investasi tidak terganggu," kata dia.

Advertising
Advertising

Sedangkan untuk dampak politik, perpecahan di tengah masyarakat karena berbeda pilihan politik akan hilang. Indonesia juga akan makin kuat di bidang pertahanan lantaran seluruh kelompok partai politik akan bahu-membahu menjaga kedaulatan negara dari serangan asing.

Karena itu, Anthony berharap Prabowo mau menggunakan pertemuan tersebut demi kepentingan bangsa.

"Pertemuan itu tentu sangat positif demi kemajuan bangsa dan terwujudnya kedewasaan berpolitik serta terwujudnya Indonesia Emas 2045," ujar dia.

Prabowo Dinilai Bisa Melakukan Konsolidasi Nasional

Sebelumnya, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara mendorong para elite politik melakukan rekonsiliasi nasional usai Pemilu 2024. Dia mengatakan para elite partai politik (parpol) maupun calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang kalah mau melakukan rekonsiliasi.

<!--more-->

"Presiden Jokowi dan presiden terpilih Prabowo Subianto telah menunjukkan sikap kenegarawanan, setelah selesai berkontestasi dengan menjadi satu kekuatan untuk memajukan bangsa," kata dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad, 14 April 2024.

Dia meyakini Prabowo, sebagai tokoh yang luwes dalam berkomunikasi, bisa melakukan rekonsiliasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Mereka tidak memiliki masalah, baik pribadi maupun secara ideologi," ujar Igor.

Menurut dia, Prabowo juga dapat melakukan konsolidasi nasional dengan lintas partai dan tokoh lainnya, karena ketua umum Partai Gerindra itu memiliki tiga keunggulan sebagai tokoh pemersatu bangsa.

Pertama, figur pemersatu bangsa itu ada pada satu tokoh, yang bisa mempersatukan perbedaan itu sebagai pemersatu, yaitu presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto. Apalagi Prabowo juga punya keunggulan di jaringan formal maupun non-formal, nasional dan internasional.

Kedua, parpol di Indonesia punya ideologi berbeda, tetapi sebenarnya program dan narasinya seragam untuk kepentingan rakyat. Igor menilai Prabowo adalah ketua umum partai yang tidak bisa didikte oleh siapa pun dan posisi itu menguntungkan dia fokus dalam bekerja.

Ketiga, Prabowo paham persatuan bangsa adalah pilar menuju Indonesia maju. Perbedaan bisa dilakukan dengan sikap egalitarian, semangat rekonsiliasi dan saling menghormati sebagaimana ditunjukkan oleh Prabowo yang aktif bersilaturahmi kepada Jokowi dan beberapa ketum parpol usai Pilpres 2024.

Pilihan editor: Kata Tim Hukum Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Soal Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres

Berita terkait

Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

35 menit lalu

Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

Awiek mengatakan seluruh perubahan yang terdapat dalam draft RUU Kementerian Negara telah diputuskan melalui musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

55 menit lalu

Pemerintahan Jokowi Targetkan Indonesia Masuk OECD dalam Tiga Tahun

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang bertugas sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Keanggotaan OECD, tengah merancang memorandum.

Baca Selengkapnya

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

2 jam lalu

Jokowi Hapus Pembagian Kelas BPJS Kesehatan, YLKI: Menguntungkan Asuransi Swasta

YLKI menilai langkah Presiden Jokowi menghapus pembagian kelas BPJS Kesehatan hanya akan menguntungkan perusahaan asuransi swasta.

Baca Selengkapnya

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

2 jam lalu

Indonesia 'Ngotot' Masuk OECD, Apa Untungnya?

Presiden Jokowi menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis untuk membahas roadmap atau peta jalan menjadi anggota OECD.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

3 jam lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Soal Dana Makan Siang Gratis, Prabowo Bicara Pengurangan Anggaran Program Tak Penting

3 jam lalu

Soal Dana Makan Siang Gratis, Prabowo Bicara Pengurangan Anggaran Program Tak Penting

Refocusing anggaran, kata Prabowo, merupakan salah satu strategi yang akan dilakukan agar dapat merealisasikan programnya.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

3 jam lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

3 jam lalu

Setelah Sebut Orang Toxic, Luhut Kini Sarankan Prabowo Pilih Menteri dengan Rekam Jejak Bagus

Setelah minta Prabowo tidak membawa orang 'toxic' atau bermasalah ke dalam kabinetnya, Luhut menyinggung soal track record calon anggota kabinet.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

4 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Menteri Membahas Keanggotaan Indonesia di OECD

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumpulkan sejumlah menteri untuk membahas proses keanggotaan Indonesia di OECD.

Baca Selengkapnya

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

4 jam lalu

Jokowi Terima Audiensi Pimpinan Pusat GP Ansor di Istana

Presiden Jokowi menerima audiensi pengurus pusat Gerakan Pemuda atau GP Ansor di Istana Negara.

Baca Selengkapnya