Deretan Polemik Sirekap, Pengakuan KPU Kerja Sama dengan Alibaba Cloud hingga Kejanggalan Server

Minggu, 17 Maret 2024 11:34 WIB

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama jajaran Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos (kiri), Mochammad Afifuddin (kanan) memberikan keterangan saat konferensi pers kasus pemanfaatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di Kantor KPU, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024. KPU menyebut sempat ada penghentian data pada Sirekap Pemilu 2024 yang bertujuan untuk sinkronisasi data. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengakui adanya kerja sama dengan penyedia jasa penyimpanan server digital asal Cina, Alibaba Cloud. Hal itu terungkap dalam persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Rabu, 13 Maret 2024. Sebelumnya, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia (Yakin) menggugat KPU ihwal data Pemilu 2024. Dikutip dari situs web KIP, KPU mengakui pengadaan dan kontrak komputasi awan atau cloud untuk Sirekap yang digunakan selama Pemilu 2024.

"Jadi, benar KPU memiliki kerja sama dengan Alibaba cloud?" tanya Majelis Komisioner (MK) KIP Republik Indonesia, Arya Sandhiyudha, dalam persidangan di Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) Wisma BSG Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

"Benar, majelis," kata Tenaga Ahli KPU RI Luqman Hakim.

Polemik Mengenai KPU dan Alibaba

Advertising
Advertising

1. Register Terbuka

Persidangan sengketa informasi di KIP ini satu dari tiga register yang diajukan terhadap KPU. Namun dari tiga register sengketa, hanya register 003 yang dinyatakan terbuka oleh KPI. Adapun register 001 dan 002 dikecualikan dibuka ke publik atas permohonan KPU.

Tiga register, yakni register 001 meminta informasi data real count dalam bentuk data mentah seperti file .csv harian. Data ini dapat dipublikasikan di situs web resmi KPU atau dikirimkan langsung kepada pemohon setiap harinya.

Register 002 meminta informasi rincian infrastruktur IT KPU terkait Pemilu 2024, termasuk topologi, rincian server-server fisik, server-server cloud dan jaringan, lokasi setiap alat dan jaringan, rincian alat-alat keamanan siber seperti CDN, DDoS protection.

2. Register 003

Register 003 meminta informasi data daftar pemilih tetap (DPT) dan data hasil (suara total, suara sah, suara tidak sah), mentah dan lengkap untuk semua Pemilu (Pemilihan Umum, Pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) sejak dan termasuk 1999 sampai 2024 hingga tingkat terendah yang tersedia, misalnya tingkat Kelurahan-Desa atau RW atau RT, atau TPS.

3. KPU Membantah Sirekap terhubung Alibaba

Komisioner KPU Betty Epsilon Idroos pernah membantah server Sirekap terhubung dengan Alibaba di Singapura. Ia membantah pernyataan pakar telematika Roy Suryo yang mengungkapkan, server situs pemilu2024.kpu.go.id untuk konversi suara sementara Pemilu 2024 terhubung dengan server Alibaba Cloud di Singapura. "Enggak, servernya di Indonesia," kata Betty, Sabtu, 17 Februari 2024.

Saat itu Betty enggan menjelaskan lebih lanjut perihal IP address yang diduga terhubung dengan Alibaba tersebut. Sebelumnya, Roy Suryo menyatakan keabsahan data dalam web itu perlu dipertanyakan. Saat publik meributkan C1 dengan hasil konversi di pemilu2024.kpu.go.id di situ ia mulai menelisiknya. Dari penelusurannya dia menemukan IP address 170.33.13.55. IP address itu milik perusahaan Alibaba Cloud.

4. Terhubung ke Alibaba Singapura

Menurut Roy Suryo, secara teknis Sirekap terhubung dengan web.kpu.go.id dengan IP Address 170.33.13. Saat didalami alamat web itu terhubung ke Alibaba Singapura. Adapun, laman web pemilu2024.kpu.go.id, kata dia, terhubung dengan Zhejiang Taobao Network Co., Ltd.

Roy menjelaskan, Alibaba hosting umumnya dipakai perusahaan swasta untuk e-commerce. "Jadi data-data penting pemilu kita akan campur dengan jutaan data lain dan ini berisiko bocor. Atau, kalau ada gangguan server, maka data pemilu jadi terganggu," katanya.

5. Kejanggalan Server

Direktur Eksekutif ICT Institute, Heru Sutadi melihat ada kejanggalan antara server utama KPU dengan yang digunakan Aplikasi Sirekap. Padahal keduanya berada dalam website yang sama. "Ini perlu penjelasan dari KPU, mengapa menggunakan data center berbeda-beda," kata Heru yang juga pakar IT dan pengamat startup pada Minggu, 18 Februari 2024.

Adapun Cyberity, komunitas keamanan siber dan perlindungan data melakukan investigasi gabungan untuk mendalami polemik Sirekap. Bukan hanya di Singapura, Cyberity bahkan menemukan pemilu2024.kpu.go.id dan sirekap-web.kpu.go.id menggunakan layanan cloud yang lokasi servernya berada di Cina dan Prancis.

“Ketidakstabilan aplikasi Sirekap dan Manajemen Relawan terjadi justru ketika pada masa krusial, masa pemilu dan beberapa hari setelahnya," kata Arif Kurniawan, Ketua Komunitas Cyberity.

ALIF ILHAM FAJRIADI | EKA YUDHA SAPUTRA | IKHSAN RELIUBUN | MUHAMMAD HENDARTYO | ANTARA

Pilihan Editor: Sempat Bantah, Kini KPU Akui Jalin Kerja Sama dengan Alibaba Cloud

Berita terkait

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

2 jam lalu

Kenapa Tak Bisa Duet Anies Baswedan -Ahok di Pilkada Jakarta? KPU Sebutkan Bunyi Pasal Larangannya

Kadivi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya sebut duet Anies Baswedan-Ahok pada Pilkada Jakarta 2024 tak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

5 jam lalu

Pilkada 2024 Diprediksi Minim Diikuti Bapaslon Perseorangan, KPU Ungkap Penyebabnya

KPU tetap optimistis bakal pasangan calon (bapaslon) jalur perseorangan akan segera memenuhi persyaratan dukungan dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

11 jam lalu

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

Pernyataan Ketua KPU RI dinilai sebagai desain baru untuk mengamankan kedudukan caleg terpilih dalam pemilu yang menjadi peserta Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Persilakan Cagub Jalur Independen Tak Lolos Syarat Daftar Ulang Lewat Parpol

11 jam lalu

KPU DKI Persilakan Cagub Jalur Independen Tak Lolos Syarat Daftar Ulang Lewat Parpol

KPU DKI Jakarta mempersilakan cagub dan cawagub jalur independen untuk mendaftar kembali melalui jalur partai politik jika tak memenuhi syarat.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Jakarta Soal Waktu Pendaftaran Cagub Jalur Independen yang Dianggap Singkat

14 jam lalu

Respons KPU Jakarta Soal Waktu Pendaftaran Cagub Jalur Independen yang Dianggap Singkat

KPU DKI Jakarta menyebut waktu pendaftaran calon jalur independen ini sebenarnya tidak bisa dibilang terlalu singkat.

Baca Selengkapnya

KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

1 hari lalu

KPU DKI Pastikan Duet Anies-Ahok Tak Bisa Terwujud: Melanggar Undang-undang

KPU Provinsi DKI Jakarta memastikan duet Anies Baswedan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak akan terwujud.

Baca Selengkapnya

KPU Jakarta Soal Syarat Maju Cagub Independen: 618 Ribu KTP Dukungan, Tak Perlu Materai

1 hari lalu

KPU Jakarta Soal Syarat Maju Cagub Independen: 618 Ribu KTP Dukungan, Tak Perlu Materai

Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU DKI Jakarta, Dody Wijaya, menjelaskan salah satu persyaratan yang dibutuhkan untuk mendaftar adalah salinan KTP dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU akan Verifikasi Data Dukungan Bakal Paslon Perseorangan di Pilkada 2024, Ini Alasannya

1 hari lalu

KPU akan Verifikasi Data Dukungan Bakal Paslon Perseorangan di Pilkada 2024, Ini Alasannya

KPU memperkirakan potensi bakal calon peserta Pilkada 2024 dari jalur perseorangan tak sebanyak pilkada sebelumnya.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

1 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

1 hari lalu

Prabowo Bertekad Tak Akan Tinggalkan Masyarakat Aceh dan Sumbar, Kenapa?

Prabowo bertekad untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat di Aceh dan Sumbar.

Baca Selengkapnya