5 Sorotan Mengenai Anggota KPPS dan Petugas Pemilu Meninggal

Minggu, 18 Februari 2024 20:12 WIB

Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menunjukkan surat suara pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu, 14 Februari 2024. Dilarangnya penggunaan listrik di wilayah adat Suku Badui tersebut membuat perhitungan surat suara Pemilu 2024 pada malam hari hanya menggunakan senter. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

TEMPO.CO, Jakarta - Kisah kelam Pemilu 2019 kembali terulang pada Pemilu 2024. Dikutip dari Antara, sebanyak 57 petugas pemilu antara lain Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), perlindungan masyarakat, dan Bawaslu meninggal merujuk data pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Data dari Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Minggu, 18 Februari 2024 menunjukkan 29 anggota KPPS meninggal, 10 anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas), sembilan saksi, enam petugas, dua panitia pemungutan suara, satu anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Anggota KPPS Meninggal

1. KPPS di Jakarta

KPU DKI Jakarta mencatat empat petugas KPPS Pemilu 2024 meninggal. "Hingga kini tercatat empat petugas KPPS yang meninggal dunia," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta Astri Megatari di Jakarta pada Sabtu, 17 Februari 2024. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menjelaskan, sebanyak 13 orang anggota KPPS harus menjalani perawatan, karena mengalami gangguan kesehatan merujuk data yang tercatat pada 15 Februari 2024.

Advertising
Advertising

2. Meninggal Setelah Dirawat Intensif

Ketua KPPS di TPS 18 Kelurahan Pasirwangi, Kecamatan Ujungberung, Bandung meninggal diduga kelelahan setelah menjalankan tugas. "Sebenarnya almarhum Pak Jajang Safaat ini ketika pemeriksaan awal dulu kondisinya bagus,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Anhar Hadian di Bandung, pada Sabtu, 17 Februari 2024. Anhar mengatakan Jajang Safaat meninggal pada Jumat, 16 Februari 2024 setelah dilakukan perawatan intensif di Rumah Sakit Al-Islam Bandung.

3. Santunan

KPU Kota Palu, Sulawesi Tengah, memastikan memberikan santunan kepada petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia usai bertugas pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. "Kami sedang melakukan pendataan dan verifikasi dalam rangka pemberian santunan," kata Sekretaris KPU Kota Palu Aslam Adigma di Palu, pada Sabtu, 17 Februari 2024.

Ia menyebutkan, besaran dana santunan senilai Rp36 juta dan biaya pemakaman Rp10 juta, diserahkan paling lambat pada malam ketiga kepada keluarga almarhum .

4. Santunan Sebesar Rp46 juta

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu mendesak KPU DKI Jakarta memberikan santunan sebesar Rp46 juta kepada petugas KPPS yang meninggal pada Pemilu 2024 sesuai aturan yang berlaku. "Harusnya terima Rp46 juta termasuk bantuan biaya pemakaman," kata Simon di Jakarta, Jumat, 16 Februari 2024.

Simon menuturkan hal ini merujuk kepada Keputusan KPU Nomor 472 tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam rangka Pemilu 2024. Disebutkan santunan kecelakaan kerja badan ad hoc, yang meninggal akan menerima sebesar Rp36 juta dan bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10 juta.

5. Beban Kerja

KPU berupaya untuk mengurangi beban kerja petugas KPPS dengan menyediakan mesin fotokopi untuk menyalin dokumen perhitungan suara. Mereka tidak perlu lagi menulis satu per satu. "Tapi, mereka tetap berpotensi mengalami kelelahan karena penyalinan dan dokumen yang ditandatangani dilakukan satu per satu dan sangat banyak," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati saat dihubungi pada Tempo pada Selasa, 13 Februari 2024.

MYESHA FATINA RACHMAN I KORAN TEMPO | ANTARA

Pilihan Editor: Begini Penyebab Dirawatnya Seratusan Lebih Petugas KPPS di Bekasi

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

6 jam lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

10 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

12 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

19 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

1 hari lalu

Sentra Gakkumdu untuk Pilkada 2024 Segera Dibentuk, Ini yang Dilakukan Bawaslu

Sentra Gakkumdu akan mempermudah masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran dalam tahapan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

1 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

1 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya