ICW Luncurkan lagi Platform Rekam Jejak, Ajak Pemilih Bijak Pilih Caleg

Reporter

Tempo.co

Kamis, 1 Februari 2024 12:59 WIB

Indonesia Corruption Watch (ICW) meluncurkan rekamjejak.net sebagai platform untuk mengetahui rekam jejak para calon anggota legislatif 2019-2024. Jakarta, 24 Februari 2019. TEMPO/Ahmad Faiz

TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Corruption Watch atau ICW meluncurkan kembali platform digital RekamJejak.net. Platform ini berisi beragam informasi seputar rekam jejak pejabat publik dan calon pejabat publik. Kali ini, informasi yang ditampilkan merupakan rekam jejak para caleg DPR yang maju dalam pemilu 2024.

Peneliti ICW Tibiko Zabar mengatakan hadirnya platform ini tak lepas dari catatan buruk anggota DPR yang terlibat kasus korupsi. Data Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan sejak 2004 hingga Juli 2023, ada 344 kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR.

Platform ini hadir agar para pemilih bisa mengenali rekam jejak para caleg yang akan dipilihnya. "Agar kita sebagai pemilih tidak salah pilih," kata dia kepada Tempo, Rabu, 31 Januari 2024.

Menurut Tibiko, dalam platform ini, pemilih atau masyarakat tidka hanya bisa melihat informasi umum. Bekerja sama dengan lembaga independen lain, seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Greenpeace Indonesia (organisasi nirlaba bidang lingkungan hidup), ICW juga melakukan analisis terhadap rekam jejak para caleg itu.

"Yang membedakan dengan platform serupa lain, kami membuat cap untuk caleg yang pernah jadi terpidana korupsi," kata Tibiko.

Advertising
Advertising

RekamJejak.net juga memberikan informasi lain seputar caleg, seperti afiliasi bisnis, afiliasi keluarga, latar belakang pendidikan hingga sikapnya terhadap isu-isu politik.

"Misalnya bagaimana sikap mereka terhadap RUU Ciptaker, Minerba dan KUHP," kata Tibiko.

Dari beragam informasi itu, Tibiko berharap pemilih memiliki banyak pertimbangan dan bisa lebih bijaksana dalam memilih wakil rakyat. Tak sekadar memilih karena terkenal atau hal lainnya.

Saat ini, RekamJejak.net memuat informasi dan rekam jejak hampir 500 caleg di tingkat DPR. "Kami belum sampai pada rekam jejak caleg DPRD tingkat kota hingga kabupaten karena keterbatasan resource," kata Tibiko.

Namun ke depan, platform ini diharapkan bisa terus dikembangkan hingga memuat lebih banyak rekam jejak para pejabat publik lain, misalnya seleksi pimpinan KPK atau hakim.

Cara menggunakan RekamJejak.net

Platform ini bisa diakses oleh umum secara bebas. Untuk mendapatkan informasi mengenai caleg tertentu di Rekam Jejak, pengguna bisa menuliskan namanya pada kolom pencarian. Profil caleg besangkutan akan muncul dan bisa ditelusuri lebih dalam.

Informasi yang tersaji antara lain profil singkat, riwayat pekerjaan dan politik, afiliasi keluarga dan bisnis, sikap dan pernyataan terkait pembentukan regulasi bermasalah, kepatuhan melaporkan harta kekayaan serta informasi lainnya.

Pilihan Editor: Jaleswari Pramodhawardani Ungkap Alasannya Mundur dari Kantor Staf Presiden

Berita terkait

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

2 hari lalu

Soal Caleg Terpilih Harus Mundur bila Maju Pilkada 2024, Pernyataan Ketua KPU RI Berubah

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terpilih di Pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri dalam Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

2 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

3 hari lalu

Kata Ketua KPU Soal Caleg Terpilih yang Mencalonkan Diri pada Pilkada 2024

Menurut Hasyim Asy'ari, yang mengundurkan diri untuk maju di Pilkada 2024 adalah anggota legislatif yang sedang menjabat.

Baca Selengkapnya

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

5 hari lalu

Ragam Reaksi terhadap Pembentukan Pansel KPK oleh Presiden Jokowi

Novel Baswedan menilai dalam proses pemilihan Pansel KPK akan terlihat ada atau tidaknya keinginan Jokowi memberantas korupsi.

Baca Selengkapnya

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

5 hari lalu

Aktivis Antikorupsi Beri Saran Jokowi untuk Pansel KPK, Novel Baswedan: Ujian Terakhir Pemerintah

Presiden Jokowi akan mengumumkan Pansel KPK bulan ini. Sejumlah aktivis antikorupsi memberi masukan, termasuk Novel Baswedan.

Baca Selengkapnya

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

5 hari lalu

ICW NIlai Komposisi Pansel KPK Rawan Konflik Kepentingan

ICW mengatakan Presiden Jokowi harus memastikan para anggota Pansel KPK nantinya tak memiliki konflik kepentingan dan intervensi keputusan.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

7 hari lalu

Ketua KPU RI Disebut Ajarkan Parpol Mengakali Putusan MK Nomor 12

Pernyataan Ketua KPU RI dinilai sebagai desain baru untuk mengamankan kedudukan caleg terpilih dalam pemilu yang menjadi peserta Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

7 hari lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya