TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah melantik 5.741.127 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di 71 ribu lokasi, pada Kamis, 25 Januari 2024. Pelantikan anggota KPPS ini juga diwarnai polemik dan acara lainnya, seperti sajian konsumsi tak layak dan tanam bibit pohon.

1. Pelantikan 5,7 Juta Anggota KPPS

KPU melantik sebanyak 5.741.127 anggota KPPS yang tersebar di 820.161 Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara serentak pukul 09.00 waktu setempat, Kamis, 25 Januari 2024. KPU RI menyaksikan proses pelantikan di masing-masing wilayah dengan terhubung telekonferensi video di Jakarta.

“Pelantikan KPPS secara serentak diyakini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan kesiapan dalam penyelenggaraan pemungutan suara di seluruh tingkatan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten-Kota, PPK, PPS, dan KPPS,” menurut keterangan KPU dalam siaran pers, Kamis, 25 Januari 2024.

2. Tanam Bibit Pohon

Pelantikan anggota KPPS juga ditandai dengan penanaman bibit pohon secara serentak di lokasi pelantikan. KPU mengadakan tanam pohon bertujuan untuk menggantikan jumlah kertas yang digunakan untuk proses pemilu. Diharapkan setiap bibit pohon kelak menggantikan jumlah kertas yang dipakai selama proses pemilu.

3. Rekor

Pelantikan serentak ini mendapat penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk tiga kategori. Ketiga kategori tersebut yaitu Pelantikan secara serentak anggota penyelenggara pemilu terbanyak, Bimbingan Teknis secara serentak kepada anggota penyelenggara pemilu terbanyak, dan Penanaman Bibit Pohon terbanyak secara serentak oleh anggota penyelenggara pemilu terbanyak.

4. Polemik Sajian Konsumsi

Pelantikan KPPS di Kabupaten Sleman pada Kamis, 25 Januari 2024 viral di media sosial. Para anggota KPPS mengeluh lantaran mendapat konsumsi yang tak layak. Mereka diberi camilan yang tak lazim. Anggota KPPS kecewa karena sajian konsumsi dianggap tak layak. Penganan camilan yang diberikan pastel, roti, dan air mineral kemasan gelas. Padahal dari informasi KPU Sleman, anggaran untuk penganan per orang yang diserahkan vendor Rp15 ribu. Kabar ini viral setelah mereka protes muncul di media sosial X.

Lantaran pekerjaan itu dilimpahkan lagi ke pihak ketiga, anggaran konsumsi yang harusnya Rp15 ribu perorang dalam praktiknya dipotong dan realisasi belanja konsumsi tersisa Rp 2.500 saja per orang. “Anggaran konsumsi sebenarnya Rp15 ribu bersih sudah dipotong pajak, tetapi penyajian yang diakui vendor adalah R 2.500,” kata Ketua KPU Kabupaten Sleman, Ahmad Baehaqi.

Di Bantul vendor terlambat mengantar konsumsi pelantikan KPPS di Kecamatan Pleret dan Banguntapan. “Jadi acara sudah selesai, anggota KPPS sudah pulang, makanan baru datang,” kata Ketua KPU Kabupaten Bantul Joko Santosa.

5. Tak Ada Anggaran Transportasi

Soal protes ketiadaan uang transpor, KPU Sleman menegaskan, pagu anggaran transportasi pelantikan anggota KPPS di KPU Kabupaten Sleman tidak ada. “Pagu anggaran transportasi yang ada saat bimbingan teknis (bimtek) anggota KPPS,” ujarnya.

HENDRIK KHOIRUL MUHID | PRIBADI WICAKSONO | ANTARA | KPU.GO.ID

Pilihan Editor: Gaduh Pelantikan KPPS Soal Sajian Konsumsi dan Uang Transpor, Berikut Deretan Polemiknya