Poin Tanggapan TKN soal Isu Beras Bulog Berstiker Prabowo-Gibran, Senggol Cak Imin

Sabtu, 27 Januari 2024 11:22 WIB

Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman (tengah), Wakil Komandan Alpha (Teritorial) TKN Prabowo-Gibran, Fritz Edward (kedua kanan), Anggota Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Ali Lubis (kedua kiri) beserta Pimpinan TKN Prabowo-Gibran memberikan keterangan pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2024. TKN memaparkan temuan 3 skenario hitam untuk menjegal Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 diantara lain; kecurangan yang dilakukan dengan menggunakan kekuasaan kepala daerah atau kementerian yang pejabatnya berafiliasi kepada parpol tertentu dan isu pemakzulan Presiden Jokowi. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, memberikan tanggapan terkait isu stiker pasangan nomor urut 2 di karung beras Bulog.

TKN membantah pihaknya terlibat dalam pemasangan dan tak pernah menjadikan beras sebagai komoditas politik.

"Dengan ini kami sampaikan bahwa tidak benar kalau ada tuduhan kami yang memasang stiker tersebut," kata Habiburokhman dalam konferensi pers di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024.

Berikut poin-poin tanggapan dari TKN terkait isu stiker Prabowo-Gibran di karung beras Bulog, seperti dilansir dari Tempo.

Ada pihak-pihak berorkestrasi

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, pihaknya menduga ada pihak-pihak yang berorkestrasi dengan informasi itu agar menyudutkan pasangan nomor urut 2. "Di saat elektabilitas Prabowo-Gibran sedang meroket," ujar dia.

Postingan memfitnah

Advertising
Advertising

Menurut Habiburokhman, akun X @Miduk17 milik Jhon Sitorus yang mengunggah foto itu tak mencantumkan lokasi, waktu, pelaku, dan kronologi kejadian. Dia justru menilai postingan itu memfitnah pihaknya dengan narasi kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengabdi untuk Prabowo-Gibran.

Minta Bawaslu usut

Tak berhenti di situ, Habiburokhman juga meminta Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu untuk proaktif mengusut kasus ini. Dia meminta Bawaslu mengundang John Sitorus selaku pemilik akun @Miduk17. "Kami juga meminta Bawaslu untuk proaktif, tidak hanya diam menunggu adanya laporan," tutur dia.

Habiburokhman senggol Cak Imin

Habiburokhman juga menilai calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin tidak adil ketika mengomentari isu beras Bulog berstiker Prabowo-Gibran.

"Kami merasa beliau bersikap tidak adil dengan menyampaikan narasi bernada insinuasi mengatakan seoah-olah ada pihak-pihak yang melakukan perbuatan," ujar Habib.

Menurut Habiburokhman, Cak Imin tak mengklarifikasi informasi itu sebelum berkomentar. Dia juga mengatakan Cak Imin tak melapor ke Bawaslu dan tidak memeriksa pelaku penempelan stiker. "Tidak ada proses tersebut," tutur dia.

Sebagai negarawan, Habiburokhman menilai Cak Imin serusnya bisa menahan diri dengan menunggu peristiwa ini terang dan jelas.

"Barulah kalau memang dilakukan oleh salah satu paslon, beliau bersikap sekeras-kerasnya," kata dia.

Selanjutnya: Komentar Cak Imin

<!--more-->

Komentar Cak Imin

Sebelumnya, Cak Imin menilai beredarnya foto beras Bulog itu memalukan dan menunjukkan kemiskinan etika. Cawapres pasangan Anies Baswedan itu menyebut pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden yang menempel stiker pada karung beras untuk bantuan sosial termasuk paslon yang nir-etika.

"Kalau ada pasangan calon nomor berapa pun yang menempelkan stiker/gambar pada bansos itu nir-etika, tidak punya etika, memalukan, tidak punya harga diri," kata Cak Imin usai konsolidasi bersama pendukungnya di Kabupaten Badung, Bali, Jumat, 26 Januari 2024.

Dalam kesempatan itu, dia juga meminta calon anggota legislatif dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan pendukung Anies-Muhaimin agar tidak meniru dengan menumpang kampanye melalui hak rakyat.

Menurut dia, semestinya menyalurkan bantuan sosial merupakan sebuah tanggung jawab, bukan justru menunggangi.

"AMIN menang, bantuan sosial akan diperbaiki, kualitasnya makin baik, penyebarannya makin baik, serta diberikan kepada yang paling membutuhkan dan yang paling berhak. Insyallah, bantuan sosial plus akan jadi model yang terbaik dari yang sekarang,” ujar Ketua Umum PKB itu.

Belakangan ramai beredar di media sosial X foto beras Bulog kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram ditempeli stiker pasangan Prabowo-Gibran. Hal ini menuai polemik lantaran beras Bulog tersebut merupakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Bulog dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

Penemuan beras Bulog berstiker capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo-Gibran ini lantas dituding sebagai upaya politisasi bantuan sosial atau bansos. Apalagi, beberapa waktu lalu pentolan partai anggota Koalisi Indonesia Maju atau KIM pengusung Prabowo-Gibran santer menyebut bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) adalah dari Presiden Jokowi.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi merespons soal beredarnya foto beras Bulog yang berstiker Prabowo-Gibrandi media sosial X tersebut. Bayu memastikan stiker tersebut bukan ditempel oleh Bulog. “Dari Bulog tidak ada atribut politik apa pun,” ujarnya kepada Tempo, Rabu, 24 Januari 2024.

HAN REVANDA PUTRA | TIKA AYU

Pilihan Editor: TKN Bantah Terlibat Pemasangan Stiker Prabowo-Gibran di Beras Bulog

Berita terkait

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

13 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

15 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

19 jam lalu

Pengamat Sebut Revisi UU Kementerian Negara Mengonfirmasi Kabinet Gemoy Prabowo-Gibran

Susunan kabinet Prabowo-Gibran tengah menjadi perbincangan karena disebut ingin menambah jumlah kementerian lewat revisi UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

1 hari lalu

Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran Bebani Anggaran

Penambahan jumlah kementerian di kabinet Prabowo-Gibran harus mempertimbangkan kemampuan fiskal karena bakal membebani anggaran.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

2 hari lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

2 hari lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

2 hari lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

2 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

3 hari lalu

Soal Revisi UU Penyiaran, Cak Imin Bilang Investigasi adalah Nyawa Jurnalisme Hari Ini

Kata Cak Imin, melarang penyiaran program investigasi dalam draf revisi UU Penyiaran sama saja dengan membatasi kapasitas paling berharga insan pers.

Baca Selengkapnya