Ketua KPU Hasyim Asy'ari Optimistis Pemilu 2024 Berjalan Damai

Reporter

Ihsan Reliubun

Rabu, 29 November 2023 06:55 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari, memberikan kata sambutan dalam acara peluncuran Kampanye Hajar Serangan Fajar, di gedung ACLC Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 14 Juli 2023. Kampanye Hajar Serangan Fajar ini sebagai bentuk seruan pendidikan pencegahan antikorupsi kepada seluruh masyarakat untuk menolak, menghindari dan membentengi diri dari godaan politik uang dalam pelaksanaan pesta demokrasi Pemilihan Umum 2024 mendatang berlangsung secara jujur, bersih dan adil. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy'ari, optimistis masa kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024 yang berlangsung sejak 28 November 2023- 10 Februari 2024 akan berjalan damai.

"KPU optimistis. Karena semua pemimpin partai dan semua pasangan calon peserta Pemilu ini semua warga negara Indonesia. Pasti pengin Indonesia utuh, tetap bersaudara, bersahabat, baik pas Pemilu maupun pasca-Pemilu," kata Hasyim, di kantor KPU, Selasa malam, 28 November 2023.

Selain itu, dia menuturkan, dalam desain Pemilu serentak berlangsung pertarungan semua partai memperebutkan suara di 14 Februari 2024. Nanti penetapan hasil Pemilu pada 20 Maret 2024, akan diketahui perolehan suara dan kursi di calon anggota DPRD Provinsi maupun Kabupaten-Kota.

"Sehingga kalau sekarang persaingan kencang, tapi mereka juga pasti sama-sama hati-hati, enggak boleh kencang-kencang banget karena nanti sama-sama bergantung itu," ujarnya. "Kalau sudah terlanjur kencang, habis itu tidak dapat 20 persen kursi DPRD, sehingga cari teman atau berkoalisi kan susah."

Menurut Hasyim, dengan desain Pemilu secara serentak maupun pemilihan kepala daerah serentak itu diyakini menjadi salah satu cara proses pemilu didesain untuk mengantisipasi suasana Pemilu tanpa huru-hara. "Sehingga kami meyakini Pemilu dan pilkada serentak ini menjadi pintu untuk membangun pemilu yang damai," ujar dia.

Advertising
Advertising

Sebelumnya, KPU melaksanakan deklarasi kampanye Pemilu damai, Senin, 27 November 2023. Acara itu untuk memastikan suasana pemilu bisa dijalankan secara adem oleh tiga pasangan Pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Tiga pasangan yang akan berlaga itu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.


Pilihan Editor: KPU: Surat Suara dan Formulir Pemilu 2024 Beres 100 Persen

Berita terkait

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

35 menit lalu

Kuasa Hukum KPU Disebut Jadi Ahli Anwar Usman di PTUN, Perludem Sebut Ada Potensi Konflik Kepentingan

Perludem menyebut ada potensi konflik kepentingan karena kuasa hukum KPU disebut menjadi ahli yang dihadirkan eks Ketua MK Anwar Usman di PTUN.

Baca Selengkapnya

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

6 jam lalu

KPU Bahas Aturan Pencalonan, Pastikan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju di Pilkada 2024

Komisi II DPR telah menyetujui dua Rancangan PKPU tentang penyelenggaraan Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

1 hari lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

2 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

3 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

3 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

3 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya