TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan memanggil panitia acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu yang memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran. Pasalnya, Undang-Undang Pemilu menyebutkan Kepala Desa dilarang terlibat dalam kampanye.

“Kita lagi panggil panitianya itu, rencananya. Ya secepatnya. Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat ditemui di Kantor Staf Presiden di lingkungan Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 November 2023.

Bagja menjelaskan pihaknya hanya memiliki kewenangan untuk menilai apakah satu tindakan melanggar atau tidak. Eksekusi, menurut Bagja, akan dijalankan Komisi Aparatur Sipil Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

“Eksekusi sanksinya di KASN, ditanyakan ke KASN, kami hanya nyatakan ini dugaan melanggar case-nya begini, tolong ditindaklanjuti,” kata Bagja.

Acara Silaturahmi Nasional Desa Bersatu digelar di Indonesia Arena, Jakarta, Ahad, 19 November 2023. Acara itu dihadiri ribuan kepala desa. Peserta acara itu berasal dari DPP APDESI (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia), DPN PPDI (Dewan Pimpinan Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta ABPEDNAS (Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional).

Turut hadir pula DPP AKSI (Asosiasi Kepala Desa Indonesia), KOMPAKDESI (Komunitas Purnabakti Kepala Desa Seluruh Indonesia), PABPDSI (Persatuan Anggota BPD Seluruh Indonesia), DPP PPDI (Persatuan Perangkat Desa Indonesia), serta Persatuan Masyarakat Desa Nusantara. Acara ini dihadiri oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka.

Prabowo-Gibran dianggap pasangan yang bisa menampung aspirasi

Koordinator Nasional Desa Bersatu, Asri Anas, mengatakan pihaknya memahami bahwa kepala desa tak diperbolehkan terlibat dalam kampanye politik pada Pilpres 2024. Meskipun demikian, dia menyatakan pasangan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka yang paling bisa mengakomodasi aspirasi mereka.

“Pertama reformasi tata kelola desa, dana desa Rp 5 miliar per tahun bersifat afirmatif, evaluasi pendamping desa, memperbaiki kesejahteraan kepala desa, perangkat desa dan seluruh organisasi yang mendukung. Kami juga minta peningkatan kapasitas aparatur desa. Nah poin-poin itu kelihatannya Prabowo-Gibran,” kata Asri Anas soal aspirasi yang mereka sampaikan di Indonesia Arena, GBK, Jakarta.

Dalam silaturahmi nasional itu, Desa Bersatu menghadirkan calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Gibran Rakabuming Raka.

PDIP singgung netralitas kepala desa

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Puan Maharani menyinggung soal netralitas, saat ditanya mengenai ribuan kepala desa yang deklarasi dukungan pada Prabowo-Gibran.

"Memang tidak ada aturan. Namun, saya berharap semua elemen bangsa bisa sama-sama menjaga pemilu berjalan baik, jujur, adil, netral tanpa kita jadi terpecah-pecah," kata Puan usai pertemuan delegasi DPR Mikta di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 November 2023.

"Saya baru membaca berita, kemudian Kemendagri mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang untuk perangkat desa mendukung salah satu calon dalam Pemilu," kata Puan.

Pasangan Prabowo-Gibran diusung oleh Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, Partai Prima, Partai Gelora dan Partai Solidaritas Indonesia. Pasangan ini mendapatkan nomor urut 3 pada Pilpres 2024.