Pengamat Nilai PSI Baru Akan Masuk Parlemen Jika Jokowi Melakukan Intervensi

Reporter

Ihsan Reliubun

Editor

Febriyan

Selasa, 3 Oktober 2023 00:48 WIB

Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep didampingi Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni dan Anggota Dewan Pembina PSI Giring Ganesha menggelar rapat perdana dengan sejumlah jajaran pengurus PSI di Gedung DPP PSI, Jakarta, Selasa, 26 September 2023. Kaesang Pangarep memimpin rapat perdana pasca dirinya ditetapkan sebagai ketua umum PSI. Rapat tersebut rencananya akan membahas mengenai berbagai evaluasi dan rancangan strategi menghadapi Pemilu 2024. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komarudin, menilai Partai Solidaritas Indonesia atau PSI belum akan menembus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menilai langkah partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, itu masih cukup panjang.

Ujang mengkritik hasil survei sejumlah lembaga yang menyatakan PSI akan lolos ke Senayan. "Tahu-tahu di pemberitaan seolah-olah nanti PSI lolos ke Senayan. Survei belum tentu benar," kata Ujang, melalui pesan WhatsApp kepada Tempo, Senin, 2 Oktober 2023.

Upaya membawa PSI masuk Senayan di 2024, kata Ujang, masih sangat sulit. Dia menilai hal itu mungkin jika Presiden Jokowi melakukan intervensi.

"Intervensi Presiden Jokowi mendorong mereka agar lolos ke Senayan dengan menghalalkan segala cara, itu baru bisa," kata dia.

Ujang menilai PSI hanya akan lolos ke parlemen dengan penggunaan perangkat negara. Dia pun meragukan partai itu akan lolos melalui perjuangan Kaesang dan partai itu sendiri.

"Itu mission imposible," kata dia.

Jokowi dinilai tak akan lakukan intervensi

Advertising
Advertising

Pengajar di Universitas Al Azhar itu pun menilai Presiden Jokowi tak akan melakukan intervensi sangat jauh untuk mendorong PSI melaju ke Senayan. Pasalnya, menurut dia, hal itu akan menimbulkan kecurangan.

"Seperti itu berbahaya," ucap Ujang.

Ujang pun mengimbau agar semua pihak perlu mengawal ketat Pemilu 2024. Pengawalan itu, menurut dia, bertujuan untuk mengurangi kecurangan dalam proses pemilihan. Sehingga proses pemilihan anggota legislatif, kepala daerah, presiden, berjalan baik.

"Agar semua kontestan berperilaku wajar dalam memenangkan kontestasi (pemilu) dengan cara-cara halal," ucap pengajar Universitas Al Azhar Indonesia, itu.

Selanjutnya, survei sebut PSI gagal melaju ke Senayan

<!--more-->

Sebelumnya, lembaga survei Indikator memprediksi PSI tak lolos ke parlemen pada Pemilu 2024. Hasil survei lembaga itu menyebutkan tingkat keterpilihan PSI hanya sebesar 0,8 persen. Survei ini memakai metode multistage random sampling. Jumlah sampel basis sebanyak 1.200 orang, yang berasal dari seluruh provinsi, dan terdistribusi secara proporsional.

Selain PSI, menurut survei itu, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pun terancam tak lolos ke parlemen karena elektabilitas kedua partai politik itu berada di bawah ambang batas parlemen sebesar empat persen. PAN peroleh elektabilitas sebesar 3,4 persen, sementara PPP hanya memperoleh 1,6 persen.

Tanggapan dari PSI

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menanggapi santai hasil survei itu. Pasalnya, menurut dia, survei Indikator tersebut dilakukan pada 25 Agustus-3 September atau sebelum Kaesang menjabat sebagai ketua umum.

"Artinya belum mencerminkan dinamika politik di atas 3 September," kata dia, pada Ahad, 1 Oktober 2023.

Grace menjelaskan, kader partai itu akan bekerja keras mendongkrak elektabilitas yang masih seret. Dia optimistis PSI memiliki waktu menaikan popularitas partai tersebut.

"Mohon doa agar perjuangan anak-anak muda kali ini akan tembus ke Senayan," ujarnya.

Saat ditanya perihal strategi partai bekerja mendulang suara nanti, Grace hanya menjawab isi perintah Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep.

"Kalau Pak Jokowi kan kerja tiga kali, Mas Bro Ketum bilang, kami harus kerja tujuh kali," tutur dia.

Berita terkait

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

6 jam lalu

Jokowi Jamu Makan Malam 2.300 Undangan Delegasi World Water Forum di Bali, Ini Pesannya

Ada 500 undangan naratetama atau VVIP dan Ketua DPR Puan Maharani di antara welcoming dinner delegasi World Water Forum ke-10 di Bali malam ini.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

9 jam lalu

Bamsoet: Golkar Siapkan Karpet Merah untuk Jokowi, Gibran dan Maruarar Jika Ingin Gabung

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan bakal menyiapkan karpet merah bagi siapa pun yang ingin bergabung dengan partainya.

Baca Selengkapnya

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

12 jam lalu

Datangkan Alat dari Luar Negeri, Ini 3 Fungsi Utama Indonesia Digital Test House yang Diresmikan Jokowi

Peringkat laboratorium Indonesia Digital Test House disebutkan hampir sama dengan Rumah Sakit Tipe A di bidang layanan kesehatan.

Baca Selengkapnya

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

12 jam lalu

Didorong Jadi Sekjen PBB, Pernahkah Presiden Jokowi Hadir dalam Sidang Umum PBB?

Hingga tahun terakhir menjabat, Presiden Jokowi tidak pernah hadir secara langsung dalam Sidang Umum PBB.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

13 jam lalu

Bamsoet Ingin Ada Forum yang Satukan Prabowo, Jokowi, Mega, dan SBY

Bamsoet menilai pertemuan presiden dan mantan presiden penting dilakukan untuk menunjukkan keharmonisan antara pemimpin-pemimpin Indonesia.

Baca Selengkapnya

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

16 jam lalu

Hadiri World Water Forum Ke-10, Elon Musk Disambut Luhut Pandjaitan

Presiden Joko Widodo bersama Elon Musk akan meluncurkan Starlink di salah satu Puskesmas di Denpasar, Bali.

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

16 jam lalu

Sistem Kelas BPJS Kesehatan Beralih Menjadi KRIS, Ini Kilas Balik Jaminan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan barus saja mengumumkan bahwa mereka akan memberlakukan sistem kelas tunggal, bagaimana kilas balik jaminan kesehatan nasional?

Baca Selengkapnya

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

18 jam lalu

BPJS Kesehatan Menjadi KRIS, Bagaimana Ketentuan Bisa Naik Kelas Rawat Inap?

BPJS Kesehatan akan memberlakukan kelas tunggal dan sistem baru dalam bentuk KRIS, bagaimana sistem dan ketentuan naik kelas rawat inap?

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

21 jam lalu

Terpopuler: Ledakan Smelter PT KFI Ancam Keselamatan Warga, Pemerintah Klaim Pembebasan Lahan IKN Tidak Melanggar HAM

Terpopuler bisnis: Keselamatan warga sekitar terancam karena smelter PT KFI kerap meledak. Pemerintah klaim pembebasan lahan IKN tidak melanggar HAM.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

1 hari lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya