TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Ansor pusat, Abdul Qodir, siap melaporkan dugaan politisasi agama pada Pemilu 2024. "Salah satu yang potensial memicu konflik adalah politisasi agama. Sejarah telah mengajarkan bahwa politisasi agama hanya akan mendatangkan pertikaian umat manusia dan kehancuran peradaban," kata Qodir di Jakarta seperti dikutip dari Kantor Berita Antara, Senin, 2 Oktober 2023.

Menurut dia Pemilu 2024 adalah momentum penting bagi perjalanan bangsa. Masa depan demokrasi di Indonesia, kata Qodir, sangat tergantung pada kualitas penyelenggaraan dan hasil pemilu. Mengingat pentingnya keberhasilan pemilu, LBH Ansor memandang perlu untuk mengawal dengan seksama jalannya pesta demokrasi tersebut.

"Masyarakat yang mendapati penggunaan agama sebagai alat politik atau politisasi agama dapat menyampaikan kepada kantor LBH Ansor di 170 titik di seluruh Indonesia, agar kami dapat mendampingi dan mengawal pelaporannya ke pengawas Pemilu," kata Qodir.

LBH Ansor berpendapat bahwa pemilu harus dilaksanakan secara luber dan jurdil. Namun yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk menjaga kedamaian dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Maka segala hal yang potensial memicu konflik wajib dihindarkan.

Qodir berharap para kontestan pemilu wajib mematuhi aturan main dan bertanggung jawab dalam memelihara keadaban dan kedamaian hidup bersama. "Seluruh kontestan pemilu, terutama para kandidat capres dan cawapres, jangan sekali-kali mempolitisasi agama demi syahwat kekuasaan," tutur dia.

LBH Ansor, menurutnya, melihat gejala politisasi agama semakin tampak, apalagi ketika sudah ada yang hendak menjadikan rumah ibadah sebagai ruang kampanye politik. Padahal aturan mainnya sudah sangat tegas melarang.

LBH Ansor, kata Qodir, berdasarkan instruksi Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas akan turut membantu mengawal pengawasan Pemilu 2024 dengan melaporkan kepada Bawaslu.

Sebelumnya, Yaqut Cholil yang juga Menteri Agama meminta masyarakat agar tidak memilih pemimpin bermulut manis dan ganteng saja. Hal tersebut disampaikan Menag saat membuka acara Majelis Nichiren Shoshu Budha di Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 30 September 2023.

"Harus lihat rekam jejaknya. Jangan karena bicaranya enak, mulutnya manis, mukanya ganteng itu dipilih. Jangan asal begitu," kata dia.

Yaqut mengingatkan semua pihak agar tidak menjadikan agama sebagai alat untuk berpolitik. "Agama jangan digunakan sebagai alat untuk merebut kekuasaan, jangan jadikan agama sebagai alat berpolitik," tutur Yaqut.

PKB Meradang

Pernyataan Yaqut ini kemudian menuai reaksi Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Jazilul menilai pernyataan Yaqut membuat publik berspekulasi dan bingung. PKB pun menyiapkan langkah pendisplinan terhadap kadernya tersebut. Yaqut memang merupakan kader PKB.

"Kalau sebagai kader PKB, kami tentu sudah menyiapkan langkah-langkah pendisiplinan. Dan publik tentu akan memberikan penilaian. Menurut saya itu yang lebih penting. Jangan membuat publik ini berspekulasi dan bingung," kata Jazilul di Jakarta, Senin, 2 Oktober 2023.

Menurut Jazilul penyataan Yaqut menggiring opini yang tidak perlu. Padahal, katanya, Presiden Joko Widodo sendiri meminta agar jangan ada politik pecah belah. "Jangan bikin hoaks. Ini hoaks kok dari negara. Ini hoaks kok dari Menteri Agama, yang sesungguhnya bertanggung jawab terhadap kerukunan umat beragama," kata dia.

Menurut Jazilul, mestinya Yaqut hati-hati menjaga mulutnya, pasalnya yang bersangkutan merupakan pejabat publik. "Dia digaji oleh pajak negara untuk membuat suasana harmoni bukan untuk mengeluarkan statement yang enggak perlu," kata dia.

Menurut Jazilul, tanpa diberitahu Yaqut, rakyat sudah lebih tahu bagaimana memilih pemimpin. Sebab itu, Jazilul mempertanyakan tujuan Yaqut menyampaikan pernyataan soal memilih pemimpin itu ke publik. "Untuk apa mengeluarkan statement begitu. Buang-buang omongan yang enggak perlu," kata dia.

Menanggapi ihwal wacana PKB yang bakal mendisiplinkan dirinya tersebut. Yaqut mengaku belum mendapatkan surat panggilan. "Saya belum dapat surat panggilan sampai sekarang," kata Yaqut saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin, 2 Oktober 2023.

TIKA AYU | ANTARA

Pilihan Editor: Cak Imin Klaim Tak Pernah Politisasi Masjid untuk Kepentingan Elektoral