TEMPO.CO, Solo - Juru bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra menyebut setidaknya ada dua ancaman siber saat penyelenggaraan Pemilu 2024 yaitu dari sisi teknis dan sisi sosial. Namun jika bicara ancaman siber terhadap masyarakat, yang paling banyak adalah dari sisi sosial.

"Kita tidak bisa menafikkan bahwa Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu sebelumnya, (contoh) ada ibu dan anak yang tidak saling tegur sapa ketika berbeda pilihan politik, ada suami istri yang akhirnya bercerai karena berbeda pandangan politik," ujar Ariandi saat digelar konferensi pers acara Rapat Kerja Nasional Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (Rakernas APJII) Tahun 2023 yang diadakan di Kota Solo, Jawa Tengah, Senin, 25 September 2023. Acara itu akan berlangsung hingga besok, Selasa, 26 September 2023.

Ariandi mengatakan pintu-pintu masuk informasi tersebut dilihat oleh BSSN menjadi salah satu bentuk propaganda dan agitasi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam meremas bagaimana agitasi itu dilakukan terkait dengan ideologi-ideologi yang muncul.

"Yang paling kita perhatikan adalah bagaimana ideologi yang tidak ataupun ideologi yang bertentangan dengan NKRI dan Pancasila. Nah ini dilakukan oleh BSSN untuk melakukan monitoring apa yang terjadi dan terkait dengan kampanye-kampanye yang berada di media sosial, itu dari sisi sosialnya," tuturnya.

Lalu dari sisi teknis, Ariandi mengatakan BSSN sudah mengeluarkan tren ancaman siber tahun 2023 yang dipublikasikan pada awal bulan Februari lalu. Dari tren ancaman siber yang kurang lebih ada 10 poin, terdapat tiga besar yang rata-rata yang akan terjadi. Tiga poin itu terkait dengan kebocoran data atau data breach, ransomware, dan banyaknya aksi seperti web defacement dan lain-lain.

"Nah itu juga terjadi sepanjang 2023. Jadi ancaman-ancaman ini yang diprediksi oleh BSSN dan kita lakukan berbagai upaya untuk memitigasi secara dini," katanya.

Ariandi mengatakan tindakan preventif yang dilakukan BSSN untuk mengantisipasi seluruh ancaman itu di antaranya dengan penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan terus berjalan hingga selesainya seluruh tahapan pemilu. Kerja sama serupa juga dilakukan antara BSSN dengan kementerian atau lembaga yang terkait dengan pemilu.

"Misalnya kita berikan pembinaan pelatihan terhadap user agar setiap kementerian atau lembaga yang sudah dibentuk misalnya bisa menjadi "punggawa" awal, bisa menjadi pasukan awal, untuk mengamankan sistem elektroniknya masing-masing," ucap dia.

BSSN mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk dapat berkontribusi sesuai bidangnya agar segala bentuk ancaman maupun serangan siber dapat diatasi melalui tata kelola keamanan siber yang optimal.

SEPTHIA RYANTHIE

Pilihan Editor: Akun YouTube DPR RI Sudah Pulih, Sekjen dan BSSN Bentuk Satgas Kritis Center