Partai Gelora dan PPP Dukung KPU Majukan Pendaftaran Capres-Cawapres

Senin, 11 September 2023 16:58 WIB

Ilustrasi KPU. ANTARA

TEMPO.CO, JakartaPartai Gelora dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendukung wacana Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang ingin memajukan jadwal pendaftaran pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Dilansir dari Tempo, Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan prosedur penjadwalan yang lebih nyata dapat menghentikan kebisingan para capres saat ini.

Sementara Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP Sandiaga Uno menyambut baik rencana percepatan jadwal pendaftaran pasangan capres dan cawapes pada Pilpres 2024 mendatang. Dia menyatakan PPP bahkan sudah membahas soal itu.

Berikut pernyataan lengkap Partai Gelora dan PPP terkait wacana KPU memajukan jadwal pendaftaran capres dan cawapres.

Partai Gelora

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan prosedur penjadwalan yang lebih real atau nyata dapat menghentikan kebisingan para capres saat ini.

Advertising
Advertising

"Seharusnya memang kebisingan para capres itu harus dihentikan, (dengan) masuk kepada prosedur penjadwalan yang lebih real," ungkap Fahri usai menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang digelar di Puspem Badung, pada Ahad, 10 September 2023.

Namun mengenai jadwal pendaftaran Pilpres ini, Fahri menganggapnya masih tanggung. Sebab, kata Fahri, ini tidak berlaku untuk proses pencalonan anggota legislatif, baik DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota.

"Kita juga mendorong KPU agar menjadwalkan hal yang sama untuk Anggota DPR RI, DPD RI, dan juga DPRD sehingga kontestasi gagasan di antara kandidat lebih diutamakan daripada kontestasi perasaan yang selama ini muncul," kata bakal caleg DPR RI dari Partai Gelora itu.

PPP

Hal senada disampaikan Ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno. Sandiaga menyambut baik rencana percepatan jadwal pendaftaran pasangan capres dan cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Bahkan dia menyatakan PPP bahkan sudah membahas soal itu.

Selanjutnya: "Kami tadi membahas dan sangat setuju…”

<!--more-->

"Kami tadi membahas dan sangat setuju untuk dimajukan ke tanggal 10 Oktober," katanya saat ditemui di Aula Masjid At Taqwa, Jakarta Selatan, Ahad kemarin, 10 September 2023.

Sandiaga mengungkapkan beberapa alasan mengapa PPP setuju dengan percepatan itu. Pertama, kata Sandiaga, agar mereka bisa segera menyiapkan para kader untuk lebih cepat berjuang.

"Kita harga-harga mudah, kerja-kerja mudah dan hidup berkah bersama Kakbah itu bisa lebih cepat di luncurkan," kata dia.

Kedua, kata Sandiaga, percepatan pendaftaran juga akan memberikan waktu lebih lama bagi PPP untuk mensosialisasikan capres-cawapres yang akan mereka usung pada Pilpres 2024.

"Dan ketiga, juga dengan tanggal 10 Oktober ini kita waktu yang dibutuhkan oleh PPP dari segi penyiapan alat peraga kampanye bisa di prioritaskan dengan pesan jelas," kata dia.

Sebelumnya, KPU memajukan jadwal pendaftaran pasangan capres dan cawapres dalam draf rancangan Peraturan KPU (PKPU) terbaru mereka. Jika sebelumnya pendaftaran dilakukan pada 19 Oktober-25 November 2023, kini menjadi 10-16 Oktober 2023.

Percepatan pendaftaran pasangan calon juga bakal mempercepat proses penentuan cawapres dari masing-masing capres. Dari tiga capres yang bakal bertarung pada Pilpres 2024, baru Anies Baswedan yang sudah menentukan pendampingnya, yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Sementara dua capres lainnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, belum menentukan pasangannya sampai berita ini diturunkan.

TIKA AYU | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Konflik Pulau Rempang, Massa Geruduk Kantor BP Batam Minta Hentikan Intimidasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Berita terkait

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa TImur

3 jam lalu

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa TImur

Duet Khofifah-Emil mendapat tiga rekomendasi dari partai untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

17 jam lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

20 jam lalu

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim dirinya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Jawa Timur dari PPP, hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

20 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

21 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

1 hari lalu

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim bakal menerima surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur, hari ini.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya