TEMPO.CO, Jakarta - Kehadiran politik identitas kerap menjadi hantu pemilu atau pilkada yang acap membayangi pesta demokrasi.

Bacapres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengatakan politik identitas sulit dihindari. Dia mengamini bahwa kontes politik selalu memiliki identitas. Di Indonesia, politik identitas tak terlepas dari unsur suku, agama, dan ras (Sara)

“Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan,” kata Anies di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat, 17 Maret 2023.

Sementara itu, bacapres PDIP Ganjar Pranowo mewanti-wanti agar pendukungnya tak membawa politik identitas. Sehingga, kata dia, Pemilihan Umum 2024 mendatang akan diwarnai oleh keceriaan dan penuh rasa aman. Hal itu disampaikannya dalam acara pelatihan Juru Kampanye Pemenangan Ganjar di iNews Tower,

“Jangan membawa politik identitas untuk pendukungnya Ganjar. Sehingga, kebersamaan kita sebagai anak bangsa akan betul-betul kita jaga,” kata Ganjar pada Senin, 17 Juli 2023.

Menguak Politik Identitas

Dilansir dari studi Politik Identitas di Indonesia: Antara Nasionalisme dan Agama dalam Journal of Politics and Policy, politik identitas adalah sebuah cara berpolitik yang didasarkan pada kesamaan identitas. Di Indonesia, politik identitas kerap dikerucutkan menjadi dua kelompok, yaitu nasionalis dan agamis. Politik identitas disebut juga sebagai pemersatu yang justru memecah belah.

I Putu Sastra Wingarta dan kawan-kawan dalam Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional, mengungkapkan politik identitas pada awalnya muncul pada 1970-an di Amerika Serikat. Dilatarbelakangi tuntutan perjuangan minoritas, gender, ras yang merasa terpinggirkan. Dalam sejarahnya, politik identitas digerakkan oleh perjuangan untuk pengakuan.

Pada politik praktis, kesamaan identitas sering kali digunakan sebagai alat politik. Baik itu untuk meraup suara dalam Pemilu maupun mendapatkan dukungan massa. Menurut Wingarta, fenomena politik identitas yang acap terjadi dewasa ini antara lain penggunaan politik dibungkus kepentingan agama. Agama dijadikan alat kelompok penekan untuk menyuarakan aspirasinya.

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengingatkan politik identitas sangat berbahaya. Sebab, kata dia, dapat melahirkan oposisi biner yang memperhadapkan pemerintah dengan masyarakat, atau masyarakat dengan masyarakat lain yang merasa saling berbeda. Politik identitas bisa membelah masyarakat dalam waktu yang lama.

“Ini terjadi karena politik identitas adalah bagian dari strategi politik itu sendiri yang fokus mencari perbedaan di tengah masyarakat lalu memanfaatkan primordialisme masyarakat untuk menarik simpati politik,’’ kata Ahmad Basarah dalam diskusi publik ‘’Problematika Politik Identitas Jelang Pemilu 2024’’ yang digelar oleh FISIP Magister Ilmu Komunikasi UMJ, Rabu, 17 Mei 2023.

Bahkan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu mengatakan para pelaku politik identitas rela melakukan kampanye hitam lewat berita-berita bohong, hoaks, fitnah, dan kabar-kabar menyesatkan lainnya asal tujuan mereka tercapai. Dia memberi contoh Pemilu 2019 ketika dimunculkan narasi Partai Allah versus Partai Setan.

Ada pula yang menyamakan Pilpres 2019 dengan Perang Badar di zaman Rasulullah SAW. ‘’Ini tentu tidak benar sebab Perang Badar adalah pertempuran antara umat Islam melawan kaum musyrik penyembah berhala. Padahal masyarakat Indonesia tak ada yang menyembah berhala, malah mayoritas masyarakat adalah muslim,’’ ujarnya, terkait indikasi politik identitas.

UMM.AC.ID | JURNAL LEMHANNAS
Pilihan editor: Pemilu 2024: Bawaslu Sleman Antisipasi Ancaman Politik Identitas dan Penyebaran Hoaks dengan Cara Ini