Cerita Presiden Partai Buruh Soal 60 Kadernya Batal Nyaleg karena Terganjal Biaya Kampanye dan Restu Suami

Editor

Febriyan

Senin, 10 Juli 2023 08:52 WIB

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menggelar konferensi pers di sela-sela aksi demonstrasi di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Senin, 5 Juni 2023. Aksi tersebut menuntut agar UU Cipta Kerja dicabut. TEMPO/Moh Khory Alfarizi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Partai Buruh Said Iqbal bercerita soal 60 kadernya mundur sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dalam kontestasi Pemiu 2024 saat melakukan perbaikan berkas administrasi di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Ahad, 9 Juli 2023. Iqbal menyatakan mereka mundur karena dua alasan utama: tak memiliki dana untuk kampanye dan tak mendapatkan restu dari pasangannya.

Iqbal menjelaskan dari 60 kader yang mundur tersebut, semuanya adalah perempuan dan berprofesi sebagai buruh.

"Kami ada 60 orang yang dilakukan perbaikan dan ada yang mundur karena faktor tadi salah satunya. Mereka buruh perempuan, mereka ingin banget mengubah nasib buruh perempuan di tempat kerjanya dan seluruh Indonesia," ujar Iqbal di KPU, Jakarta Pusat, Ahad, 9 Juli 2023.

Iqbal bercerita ada salah satu kader perempuannya yang sebelum mundur ditanya oleh suami tentang kesiapan mengurus rumah tangga sembari menjadi politikus. Setelah berdiskusi dengan pasangannya, kader itu memutuskan untuk mengundurkan diri dan mencari penggantinya.

Meski begitu, Iqbal menyatakan ada juga caleg dari kalangan buruh perempuan yang tetap maju. Bahkan, dia menyatakan banyak suami mereka yang ikut mendukung.

Advertising
Advertising

"Kader perempuan tetap bertahan, suaminya mendukung, itu banyak, lebih banyak. Itu tadi saya ambil contoh salah satu dan juga mereka membayangkan bagaimana mencari biaya-biaya kampanye. Nah, itu juga dengan kesadaran sendiri mundur," kata Iqbal.

Ajukan 60 nama Caleg baru

Untuk menggantikan para caleg yang mundur itu, Iqbal menyatakan Partai Buruh telah mengajukan 60 nama baru ke KPU RI. Nama-nama tersebut telah disetorkan ke KPU RI di hari terakhir penyerahan berkas administrasi perbaikan. Mereka, kata Iqbal, berasal dari berbagai macam latar belakang.

"Maka jangan kaget banyak buruh kontrak masuk caleg DPR RI, pekerja rumah tangga saja masuk," kata Iqbal.

Partai Buruh merupakan partai baru yang akan ikut bertarung pada Pemilu 2024. Said Iqbal sebelumnya mengklaim mereka didukung sekitar 10 juta buruh, petani, nelayan yang tergabung dalam berbagai serikat pekerja. Iqbal juga menargetkan mereka minimal mendapatkan 7 juta suara pada pemilu mendatang agar partainya berhasil lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

13 menit lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

4 jam lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

6 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

11 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

12 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

1 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

1 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

1 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya