PKS Yakin Prabowo Soebianto akan Pilih Menjadi Oposisi

Reporter

Avit Hidayat

Jumat, 26 Juli 2019 16:28 WIB

Mardani Ali Sera. Dok TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Demokrat berbeda sikap dalam menanggapi makin mesranya hubungan Partai Gerindra dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PKS berkukuh tetap menjadi partai oposisi dan berharap Gerindra juga tetap bersamanya menjadi oposisi. Sedangkan PAN dan Demokrat membuka peluang bergabung atau bekerja sama dengan pemerintah.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan para pendukung Prabowo berharap adanya pergantian presiden. Saat harapan itu kandas karena pasangan Prabowo-Sandiaga Salahuddin Uno dikalahkan Joko Widodo-Ma’ruf Amin, harapan itu beralih menjadi keinginan supaya Prabowo memimpin partai oposisi. Mardani yakin Prabowo memahami keinginan para pendukungnya, meskipun hubungan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan makin mesra dalam beberapa hari terakhir. "Kami yakin Pak Prabowo akan tetap menjadi oposisi," kata Mardani kepada Tempo, Kamis, 257.

Rabu, 24/7, lalu, Prabowo mengunjungi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Prabowo datang bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Edhy Prabowo, dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Adapun Megawati didampingi Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Puan Maharani, dan Muhammad Prananda Prabowo.

Dalam pertemuan itu mereka berbincang sambil menikmati nasi goreng buatan Megawati. Seusai pertemuan, Prabowo mengirim lukisan Bung Karno naik kuda untuk Megawati. Megawati mengatakan berencana mengundang Prabowo untuk hadir dalam Kongres V PDI Perjuangan yang bakal digelar di Bali, Agustus nanti. Megawati juga menyatakan bersedia menjadi perantara jika Prabowo hendak bertemu lagi dengan Presiden Jokowi.

Mardani mengklaim tidak mempersoalkan pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Namun ia menyayangkan sikap Prabowo yang tidak kunjung menyatakan sikap tegas untuk menjadi oposan. Ia berharap Gerindra tidak tergoda dengan adanya tawaran kursi kabinet sehingga memilih bergabung dengan koalisi partai pemerintah. "Malu kalau saya. Sudah kalah, minta-minta," ucapnya.

Advertising
Advertising

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Edhy Prabowo, mengatakan pertemuan antara pertemuan antara Prabowo dan Megawati adalah salah satu upaya mendinginkan suhu politik pasca-pemilihan umum. Sebelum bertemu dengan Megawati, Prabowo pun sudah bertemu dengan Presiden Jokowi di gerbong kereta MRT pada 13 Juli lalu.

"Kondisi bangsa terbelah dua pilihan. Bagaimana dua pilihan ini kembali rukun tidak sporadis pecah, akhirnya jadi hal lebih berat kita tangani ke depan," kata Edhy, kemarin. Sedangkan mengenai kemungkinan bergabungnya Gerindra ke koalisi partai pemerintah, “Gerindra belum memutuskan.”

BUDIARTI UTAMI PUTRI | AVIT HIDAYAT

PKS

Berita terkait

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

18 jam lalu

Youtuber Ridwan Hanif Daftar Penjaringan Bakal Calon Bupati Klaten 2024 di PKS

Youtuber, Ridwan Hanif mendaftarkan diri mengikuti penjaringan sebagai bakal calon bupati (cabup) dalam Pilkada Klaten 2024 melalui PKS

Baca Selengkapnya

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

1 hari lalu

Ditemui Golkar, PKS Buka Peluang Koalisi di Pilkada Jakarta

Kolaborasi yang dimaksud Mabruri, ialah PKS tak mampu bekerja sendirian untuk membangun Jakarta lebih baik lagi ke depannya.

Baca Selengkapnya

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

1 hari lalu

Bahas RUU Kementerian Negara Bersama Pemerintah, DPR Tunggu Surpres Jokowi

Baleg DPR siapa menteri yang ditunjuk presiden untuk membahas RUU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

2 hari lalu

PKS Bakal Umumkan Nama yang Diusung di Pilkada Jakarta pada Juni

PKS bakal mengumumkan nama yang mereka usung di Pilkada Jakarta sekitar satu sampai dua bulan lagi.

Baca Selengkapnya

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

2 hari lalu

Seperti PDIP, PKS Setujui Revisi UU Kementerian Negara dengan Catatan

Hari ini, Rapat pleno Baleg DPR menyepakati pengambilan keputusan atas hasil penyusunan revisi UU Kementerian Negara menjadi usul inisiatif DPR.

Baca Selengkapnya

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

3 hari lalu

PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

3 hari lalu

Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.

Baca Selengkapnya

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

3 hari lalu

Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.

Baca Selengkapnya

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

4 hari lalu

Komisi I DPR Pastikan UU Pers Masuk Konsideran draf RUU Penyiaran

DPR membantah pembahasan draf revisi Undang-Undang Penyiaran atau RUU Penyiaran tidak memasukkan UU Pers sebagai konsideran.

Baca Selengkapnya