Saksi yang akan Diajukan KPU dalam Sidang MK Tak Lebih 15 Orang

Selasa, 18 Juni 2019 21:23 WIB

Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman ditemui seusai sidang perdana sengketa hasil pemilihan presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat, 14 Jumat 2019. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan bahwa pihaknya tidak bakal menyiapkan banyak saksi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Arief jumlah saksi yang bakal dihadirkan sekitar 10 orang. "Kurang dari 15 (orang) lah," ujar Arief saat jeda sidang sengketa pilpres di Gedung MK, Selasa, 18 Juni 2019.

Baca Juga: Kubu Prabowo Perbaiki Materi Gugatan, KPU Bakal Tambah Alat Bukti

Menurut dia KPU sebenarnya berharap ada tambahan untuk saksi ahli. Arief menjelaskan rancangan dari KPU itu bakal menghadirkan empat sampai lima orang saksi ahli. "Tapi dibatasi ada 2 (orang saja). Ahli sebetulnya yang agak kita perlu," ujar dia.

Sebelumnya, kuasa hukum KPU Ali Nurdin mengatakan pihaknya menunggu dan memantau saksi yang bakal diajukan oleh pemohon sengketa, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Simak Juga: Denny Indrayana Disebut Pernah Daftar Lelang Tim Hukum KPU

"Kami lihat saksi lawan nanti, kami belum mengajukan saksi," ujar Ali saat dihubungi, Ahad, 16 Juni 2019. Menurut dia saksi yang diajukan oleh KPU bakal berkesesuaian dengan saksi dari pemohon. "Nanti kita liat perkembangan persidangan."

Kubu Prabowo-Sandiaga sendiri telah menyiapkan 30 orang saksi dan untuk dihadirkan dalam sidang sengketa pilpres di MK.

IRSYAN HASYIM

Berita terkait

Saat Anwar Usman Digantikan Guntur Hamzah di Sidang MK

54 menit lalu

Saat Anwar Usman Digantikan Guntur Hamzah di Sidang MK

Hakim MK Anwar Usman digantikan Guntur Hamzah dalam sidang sengketa pileg di panel tiga, karena melibatkan perkara Partai Solidaritas Indonesia.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

1 jam lalu

PDIP Minta Suara PSI di Papua Tengah Jadi Nol, Hakim Guntur Hamzah: Tunjukkan Buktinya

Hakim MK Guntur Hamzah menyoroti petitum atau permohonan PDIP yang ingin menjadikan perolehan suara PSI di DPRD Provinsi Papua Tengah menjadi nol.

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

MK: Arsul Sani Tidak Ikut Memutus Sengketa Pileg Terkait PPP

2 jam lalu

MK: Arsul Sani Tidak Ikut Memutus Sengketa Pileg Terkait PPP

Arsul Sani adalah bekas kader PPP yang kini menjabat hakim konstitusi.

Baca Selengkapnya

Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

3 jam lalu

Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

Sengketa Pileg 2024 di MK tidak hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Apa saja gugatannya?

Baca Selengkapnya

Sidang Sengketa Pileg, PPP Tuding Suaranya di Banten Pindah ke Partai Garuda

4 jam lalu

Sidang Sengketa Pileg, PPP Tuding Suaranya di Banten Pindah ke Partai Garuda

PPP menduga perolehan suara DPR RI mereka di sejumlah dapil di Banten pindah secara tidak sah ke Partai Garuda.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

6 jam lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

6 jam lalu

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

6 jam lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

9 jam lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya