PAN Gugat Hasil Pemilu Kabupaten Samosir ke Mahkamah Konstitusi

Minggu, 26 Mei 2019 11:33 WIB

Ilustrasi pemilu. REUTERS

TEMPO.CO, Tangerang - Partai Amanat Nasional resmi mendaftarkan Permohonaan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi untuk hasil Pemiu Legeslatif 2019 di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. "Kami sudah mendaftarkan permohonan pembatalan surat keputusan KPU RI," kata kuasa hukum PAN, Pardo Sitanggang, SH. kepada Tempo di Tangerang, Ahad, 26 Mei 2019. Gugatan disampaikan karena PAN menilai dugaan indikasi kecurangan dan pengelembungan suara sangat kuat.

DPP PAN menunjuk Pardo Sitanggang, Andi Sahat Maruli Sihombing, Haris Gultom dan Surya Imam Wahyudi cs. sebagai anggota tim penasihat hukum.

Baca juga: Zulkifli Hasan: PAN Mengakui Kemenangan ...

Pardo Sitanggang mengatakan materi pokok permohonan adalah selain dugaan dugaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di beberapa TPS, juga adanya dugaan kesalahan rekapitulasi mulai dari tingkat PPS- PPK dan Kabupaten Samosir. "DPW PAN Kabupaten Samosir menilai adanya kecurangan partai tertentu, Dan bentuk kecurangan penggelembungan suara."

PAN, kata Pardo, telah ditemukan beberapa kejanggalan dalam pemindahan pencatatan formulir rekapitulasi mulai dari model C Plano, model C-1, Model DA-1 dan model DB-1. DPW PAN telah membuat berita acara pada saat rekapitulasi tingkat PPK hingga Kabupaten dan dihadiri oleh pihak Bawaslu, karena adanya dugaan pelanggaran.

"Bawaslu Kabupaten Samosir tidak merekomendasikan apapun kepada KPU kabupaten mengenai masalah itu.” Seharusnya, kata dia, Bawaslu segera memeriksa segala bentuk pelanggaran dan membuat keputusan dan merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di tiap TPS yang dianggap bermasalah.

Baca juga: Viva Yoga: PAN Buka Peluang Bersama ...

Dampak dari dugaan penggelembungan suara dan banyak dugaan pelanggran, kata Pardo, terancamnya PAN memperoleh kursi kedelapan DPRD Kabupaten Samosir. "Versi KPU sementara perolehan kursi kedelapan adalah Partai Nasdem."

KPU Kabupaten Samosir mencatat PDIP memperoleh 8050 suara, Nasdem 4891 suara dan PAN 1574 suara. Dari total suara ini, selisih peroleh suara antara PDIP-Nasdem 20 suara, Nasdem-PAN selisih 56 suara dan PAN-PDIP selisih 36 suara.

Berdasarkan perhitungan rekapitulasi model C1 DPRD, model DA1 DPRD dan model DB1 DPRD Partai Amanat Nasional, PDIP memperoleh 7854 suara, Nasdem 4870 suara dan PAN 1637 suara. Jika mengacu pada perhitungam versi PAN ini, selisih suara antara PDIP-Nasdem sebanyak 53 suara, Nasdem-PAN selisih 14 suara dan PAN-PDIP selisih 67 suara.

Berita terkait

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

11 menit lalu

Pembatasan Kendaraan di UU DKJ, DPRD DKI: Sesuatu yang Harus Dikaji Lagi

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta mendesak untuk melakukan kajian yang matang sebelum menerapkan kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai UU DKJ.

Baca Selengkapnya

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

1 jam lalu

Sederet Fakta Sidang Perdana Sengketa Pileg di MK, Beda Posisi Anwar Usman dan Arsul Sani

MK menggelar sidang perdana sengketa pileg DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, dan DPD RI hari ini. Berikut sederet faktanya.

Baca Selengkapnya

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

1 jam lalu

PDIP Minta Perolehan Suara PSI dan Demokrat di DPRD Papua Tengah Dinihilkan

PDIP meminta kepada MK agar perolehan suara PSI dan Partai Demokrat dalam pemilihan DPRD Provinsi Papua Tengah dijadikan nol.

Baca Selengkapnya

Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

3 jam lalu

Daftar Gugatan dalam Sengketa Pileg di MK Mulai Hari Ini, Pemohon Telah Siapkan Bukti dan Saksi

Sengketa Pileg 2024 di MK tidak hanya sekadar proses hukum, tetapi juga merupakan cerminan dari dinamika politik dan demokrasi di Indonesia. Apa saja gugatannya?

Baca Selengkapnya

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

3 jam lalu

MK Tukar Posisi Anwar Usman di Pleno jika PSI Jadi Pihak Terkait PHPU Pileg

MK akan mengganti Anwar Usman dengan hakim konstitusi lain apabila ada panel sengketa pemilu yang berkaitan dengan PSI

Baca Selengkapnya

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

4 jam lalu

Kala Jokowi dan Gibran Disebut sebagai Bagian dari Keluarga Besar Golkar dan PAN

Ini alasan Partai Golkar dan PAN menyebut Jokowi dan Gibran sebagai bagian dari keluarga besar partainya.

Baca Selengkapnya

MK Siapkan 3 Panel untuk Sengketa Pileg, ini Komposisi Hakimnya

5 jam lalu

MK Siapkan 3 Panel untuk Sengketa Pileg, ini Komposisi Hakimnya

Hari ini MK mulai menyidangkan sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Kontroversi Hakim MK Arsul Sani Tangani Sengketa Pileg PPP, Boleh atau Tidak?

5 jam lalu

Kontroversi Hakim MK Arsul Sani Tangani Sengketa Pileg PPP, Boleh atau Tidak?

Hakim MK Arsul Sani diperbolehkan menangani sengketa pileg terkait dengan PPP. Padahal sebelum jadi hakim MK, Arsul adalah politikus partai tersebut.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

5 jam lalu

Hakim MK Anwar Usman Gunakan Inhaler saat Sidang Sengketa Pemilu 2024

Hakim MK Anwar Usman tampak menggunakan inhaler ketika menangani sidang sengketa pemilu 2024 pada hari ini.

Baca Selengkapnya

Penjelasan Hakim Saldi Isra soal Arsul Sani Tangani Sidang Sengketa Pileg PPP

5 jam lalu

Penjelasan Hakim Saldi Isra soal Arsul Sani Tangani Sidang Sengketa Pileg PPP

Hakim MK Saldi Isra menjelaskan, hakim konstitusi Arsul Sani tetap menangani sidang sengketa pileg untuk PPP. Tapi Arsul tak menggunakan haknya untuk memutus.

Baca Selengkapnya