Kronologis Ricuh Rekapitulasi Suara Kabupaten Empat Lawang

Rabu, 8 Mei 2019 10:42 WIB

Petugas PPK memeriksa kotak suara saat persiapan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kecamatan Denpasar Barat, Bali, Sabtu, 20 April 2019. Rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan di Denpasar akan dilakukan pada 22 April 2019 dengan batas waktu hingga 4 Mei mendatang sehingga selanjutnya bisa diserahkan ke KPU Kota Denpasar. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

TEMPO.CO, Palembang - Akibat ricuh saat rekapitulasi suara, seluruh logistik Pemilihan Umum atau Pemilu 2019 di kabupaten Empat Lawang dipindahkan ke KPU Provinsi Sumatera Selatan. Hal itu ditujukan agar dokumen negara tersebut bisa aman dari amuk massa.

Baca: KPU Telah Rampungkan Rekapitulasi Suara di 246 Kabupaten dan Kota

"Hasil rekap dan seluruh logislitik pemilu sudah dikirim ke Propinsi," kata Komisaris Besar Supriadi, Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada Rabu, 8 Mei 2019.

Supriadi mengatakan peristiwa kerusuhan tersebut bermula ketika ada calon anggota legislatif dan timnya yang mempertanyakan perberbedaan data milik mereka dengan rekapitulasi suara. Saksi Partai Golkar dan NasDem mendesak KPU untuk membuka C1 plano. Namun KPU dan Bawaslu menolak desakan tersebut karena jika membuka C1 hologram mereka akan menyalahi aturan.

KPU hanya bersedia membuka DA 1 dan enggan membuka C1 plano dengan alasan ada tahapan selanjutnya. "Ini bukan persoalan pada sistem pemilu tapi lebih ke persoalan personal Caleg," kata Supriadi.

Advertising
Advertising

Sementara itu, anggota Bawaslu Empat Lawang, Andri Logan mengatakan saat ini kondisi di sekitar lokasi kejadian sudah kembali normal. Masyarakat kembali menjalankan aktifitas dengan normal.

Simak juga: Bawaslu Prediksi Rekapitulasi Suara Luar Negeri Bakal Molor

Menurut dia, kericuhan terjadi sebagai akibat dari adanya perbedaan hasil pada DA 1 hologram untuk surat suara Pileg DPRD Kabupaten. Saat itu dua orang caleg, yakni Raka Warsih dari Partai Golkar dan Suprianto dari Partai NasDem tidak terima dengan perbedaan hasil pada DA 1 hologram. Peristiwa berlangsung, Selasa, 7 Mei kemarin, kericuhan dan bentrok antara massa pendukung calon legislatif dengan aparat kepolisian. "Sekarang logistik sudah ditarik ke Palembang," katanya.

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

2 hari lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

3 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

3 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

4 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

4 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

4 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

4 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

4 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

5 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

5 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya