Dari Teror sampai E-Rekapitulasi, Tiga Evaluasi BIN dalam Pemilu

Reporter

M Rosseno Aji

Selasa, 7 Mei 2019 12:55 WIB

Rapat evaluasi Pemilu 2019 bersama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Polri, TNI, BIN, dan Kejaksaan Agung di Gedung DPD RI, Jakarta Selatan pada Selasa, 7 Mei 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Intelijen Negara (BIN) menyampaikan tiga evaluasi terkait pelaksanaan Pemilihan Umum 2019. Wakil Kepala BIN Letnan Jenderal Purnawirawan Teddy Lhaksmana mengatakan evaluasi pertama adalah soal potensi ancaman teror.

Baca: Wiranto Bantah Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

Dia mengatakan kelompok teror bisa memanfaatkan momentum Pemilu 2019 untuk melancarkan aksinya. Karena itu, Teddy mengatakan lembaganya telah melakukan pemetaan indeks kerawanan di sejumlah wilayah. "Ancaman teror dari kelompok radikal yang ingin manfaatkan momentum pemilu 2019 perlu terus diwaspadai," kata Teddy di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Mei 2019.

Ilustrasi Pemilu. ANTARA

Kedua, BIN juga menyarankan agar rekapitulasi penghitungan suara Pemilu selanjutnya dilakukan menggunakan sistem elektronik berkeamanan tinggi. BIN menilai cara ini dapat menghemat tenaga dan biaya, serta mengurangi berbagai beban pengisian formulir yang terlalu banyak. "Selain jitu juga bisa membuat hasil perhitungan lebih cepat untuk bisa disajikan," katanya.

Ketiga, BIN berharap agar semua pihak dapat mengikuti proses pemilu dengan baik hingga masa penetapan pemenang Pemilu. Teddy mengatakan bila ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu agar menempuh cara yang berlaku. "Ke depan hal-hal yang belum disempurnakan agar dapat menjadi evaluasi pemilu selanjutnya," kata dia.

Baca: Pemilu 2019 Damai, Perdana Menteri Australia Beri Selamat Jokowi

Teddy menyampaikan tiga evaluasi saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komite I Dewan Perwakilan Daerah. Rapat juga diikuti oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Rapat digelar dalam rangka evaluasi Pemilu Serentak 2019.

Advertising
Advertising

Berita terkait

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

2 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Gelar Nobar Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024, BIN Sebut Perjalanan Timnas U-23 Indonesia Luar Biasa

4 hari lalu

Gelar Nobar Laga Semifinal Piala Asia U-23 2024, BIN Sebut Perjalanan Timnas U-23 Indonesia Luar Biasa

Setelah gagal ke final Piala Asia U-23 2024 usai dikalahkan Uzbekistan, timnas U-23 Indonesia kejar posisi ketiga demi tiket Olimpiade Paris 2024.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

5 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

8 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

8 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

8 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

8 hari lalu

Waka BIN Apresiasi Generasi Muda Hindu dalam Acara Dharma Santi Nasional

Wakil Ketua Badan Itelijen Negara (BIN) I Nyoman Cantiasa mengapresiasi acara puncak Dharma Santi Nasional Hari Suci Nyepi Saka 1946.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

9 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

11 hari lalu

Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.

Baca Selengkapnya