Wiranto Bantah Ada Kecurangan dalam Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Tulus Wijanarko

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto saat hadir di acara rapat koordinasi nasional pengamanan Pemilu 2019, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto saat hadir di acara rapat koordinasi nasional pengamanan Pemilu 2019, di Hotel Grand Paragon, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membantah telah terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilu 2019.

     Berita terkait: Wiranto Sebut Ada Tokoh di Luar Negeri yang Ngomporin Masyarakat

    Wiranto menegaskan, pemilu di Indonesia mendapat pujian dari berbagai pimpinan negara di dunia. "Kok kita sendiri malah menuduh ada kecurangan-kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ditambah brutal. Itu tidak benar," ujar Wiranto di kantornya, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.

    Wiranto mengimbau masyarakat untuk tidak percaya tuduhan-tuduhan tersebut. "Masyarakat jangan terkecoh, jangan terhasut."

    Sebagaimana pemilu, ujar Wiranto, tentu ada kekurangan dalam penyelenggaraannya. Namun tentu ada wadah atau instrumen untuk melaporkan jika ada kecurigaan seperti kecurangan dan sebagainya. Jika ada selisih suara pun, ujar dia, ada mekanismenya melalui Mahkamah Konstitusi.

    "Jadi jangan menuduh sepihak seakan-akan terjadi seperti itu, kemudian mengajak masyarkat untuk tidak mematuhi hukum. Itu melanggar hukum dan konstitusi," ujar Wiranto. Dia mengingatkan sejak awal sudah ada pakta integritas untuk menghormati penyelenggaraan pemilu.

    Sebelumnya, Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais kencang menyebut terjadi kejahatan pemilu yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Dia yakin kalau kecurangan itu dibiarkan, gerakan people power yang selama ini digelorakannya akan terjadi.

    "People power itu muncul tidak memerlukan setitik darah, tidak usah, apalagi lecet, tidak mungkin. People power sesuatu langkah kontitusional, dijamin demokrasi, dijamin konstitusi," ujar Amien di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Sabtu pekan lalu.

    Bawaslu meminta pihak-pihak yang menuduh demikian melapor sesuai  mekanisme hukum  yang ada. “Kalau ada laporan dugaan administrasi pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif, ya, sampaikan kepada kami," ujar Abhan.  Jika bukti-buktinya kuat, Bawaslu akan menyidangkannya secara terbuka.

    Sejauh ini Bawaslu belum menemukan atau mendapatkan laporan resmi tentang kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menurut dia, laporan maupun temuan pelanggaran sebagian besar sudah ditindaklanjuti Bawaslu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.