KPU: 54 Petugas KPPS Meninggal Selama Penyelenggaraan Pemilu

Senin, 22 April 2019 13:03 WIB

(Ka-ki) Komisioner KPU, Viryan Azis, Komisioner KPU, Hasyim Asyari, dan Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menggelar konferensi pers terkait penemuan surat suara tercoblos di Malaysia, Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis, 11 April 2019. TEMPO/IRSYAN HASYIM

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan sebanyak 54 petugas KPPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang meninggal dunia saat penyelenggaraan Pemilu 2019. Angka itu berdasarkan data yang dikumpulkan KPU hingga 21 April 2019.

"(Ada) 86 petugas yang mengalami musibah (yang) meninggal 54 (orang) dan sakit 32 orang," kata Komisioner KPU Viryan Aziz di kantornya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 22 April 2019.

Baca: Petugas KPPS Banyak Meninggal, KPU: Tugas Mereka Banyak dan Berat

Viryan mengatakan penyebab petugas yang meninggal dunia dan sakit itu karena kelelahan, serta sebagian lainnya mengalami kecelakaan. Dia mengharapkan para petugas KPPS lainnya menjaga stamina karena proses rekapitulasi secara nasional masih terus berlangsung. "Sedih sekali melihat teman-teman kami berguguran. Mereka pahlawan Pemilu Indonesia 2019."

Selain itu, Viryan mengungkapkan harapan kepada Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah dapat memberikan layanan kesehatan gratis bagi para petugas yang masih melakukan rekapitulasi. Dia turut mendoakan agar peristiwa serupa tidak terulang.

Baca: Kesalahan Input Data, KPU: Murni Human Error

KPU sempat menggelar rapat pleno merespon sejumlah petugas KPPS Pemilu 2019 di berbagai daerah yang meninggal dunia, baik saat pencoblosan maupun sesudahnya. KPU akan mengevaluasi kasus petugas KPPS yang meninggal, termasuk soal rencana pemberian santunan karena petugas KPPS tidak mendapat asuransi.

Advertising
Advertising

KPU memastikan akan memberikan santunan kepada KPPS yang meninggal dan sakit saat menjalankan tugas. Ketua KPU, Arief Budiman menyampaikan bahwa langkah memberikan santunan bagi KPPS yang mengalami musibah ketika bekerja telah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

"Awalnya itu pengajuannya asuransi, setelah berjalan disetujui, tapi bentuknya santunan," ujar Arief di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad, 21 April 2019. Jika asuransi, sudah dibayar sejak awal. Namun untuk santunan, KPU tidak mengeluarkan uang kecuali ada yang harus disantuni.

Berita terkait

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

4 menit lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

1 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Gugatan PDIP terhadap KPU Secara Tertutup

Tim Hukum PDIP juga akan mengikuti arahan dari Hakim PTUN mengenai berkas apa yang dibutuhkan.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

1 jam lalu

Pakar Hukum Tata Negara Anggap Gugatan PDIP di PTUN Sulit Dieksekusi

Charles pesimistis hakim PTUN bakal mengabulkan petitum PDIP untuk menganulir pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Baca Selengkapnya

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

6 jam lalu

PTUN Gelar Sidang Perdana Gugatan PDIP ke KPU Pagi Ini

Tim Hukum PDIP menggugat KPU akibat menerima pencalonan Gibran. Perubahan PKPU dilakukan tanpa proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

1 hari lalu

Tim Hukum PDIP Beberkan Persiapan Sidang Perdana Lawan KPU di PTUN Besok

PDIP menggugat KPU RI ke PTUN. Menyoal perubahan PKPU tanpa melalui proses di DPR.

Baca Selengkapnya

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Respons PAN hingga Nasdem Soal Jatah Menteri dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Zulhas mengatakan masyarakat tak perlu mengkhawatirkan soal jatah menteri dari partai koalisi dalam kabinet Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

1 hari lalu

Disebut Tukang Palak Berseragam, Berapa Pendapatan Pegawai Bea Cukai?

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sedang menjadi sorotan publik karena sejumlah kasus dan disebut tukang palak. Berapa pendapatan pegawai Bea Cukai?

Baca Selengkapnya

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

1 hari lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Ragam Pendapat Pakar Soal Komposisi Kabinet Prabowo-Gibran

Prabowo-Gibran diminta memperhatikan komposisi kalangan profesional dan partai politik dalam menyusun kabinetnya.

Baca Selengkapnya

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

2 hari lalu

PPP Minta Dukungan PKB di Sidang Sengketa Pileg, Muhaimin Siapkan Ini

PPP menyatakan gugatan sengketa Pileg 2024 dilayangkan karena menilai ada kesalahan pencatatan suara di KPU.

Baca Selengkapnya