TEMPO.CO, Bandung - Forum Pemantau Netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN mencatat sepuluh temuan dugaan pelanggaran etika dalam rangka pemilihan umum atau pemilu di Jawa Barat sejak Maret 2019 hingga sekarang. “Kami sudah laporkan ke Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat,” kata Koordinator Forum itu Pius Widyatmoko, Selasa, 9 April 2019.

Temuan pemantauan juga mereka serahkan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung. ASN yang diduga tidak netral terdapat di Dinas Perhubungan Kota Bandung, lurah di Kota Bandung, kepala sekolah menengah kejuruan di Sukabumi, dan yang terbanyak adalah tujuh dosen perguruan tinggi negeri.

Baca: Komisi ASN Jelaskan Sanksi Pelanggaran Netralitas PNS di Pemilu

Adapun jenis pelanggaran kode etik kenetralan ASN yaitu ikut mendeklarasikan dirinya sebagai pendukung peserta pemilu sebanyak tiga orang. Kemudian ada ASN menghadiri deklarasi dukungan terhadap calon dan peserta pemilu. “Ada yang menggunakan atribut bakal pasangan calon atau atribut partai politik sebanyak empat orang,” kata Pius.

Pemantau juga mencatat ada tujuh ASN mengunggah, menanggapi seperti like, komentar, dan sejenisnya, atau menyebar luaskan gambar atau foto peserta pe,ilu melalui media online atau media sosial. Aparatur lainnya ada yang mengajak atau memobilisasi orang lain untuk mendukung peserta pemilu.

Lokasi temuan ketidaknetralan ASN itu di arena kampanye pemilihan presiden. Jumlahnya sepuluh orang. Masing-masing lima orang sebagai pendukung calon presiden baik pasangan nomor 01 atau 02. Tempat lain di kampanye pemilihan legislator Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat. Dua ASN itu tercatat ikut kampanye Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra.

Simak: Putusan MK: Pemilih Pindah TPS Bisa Mendaftar Paling Lambat H-7

Pius berharap laporan yang diberikan ke Badan Pengawas Pemilu dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung itu segera ditindak lanjuti dan diinfokan perkembangannya kepada Forum Pemantau. “Forum juga meminta publik ikut melaporkan ASN yang diduga melanggar kode etik netralitas dalam kampanye.

ANWAR SISWADI