TEMPO.CO, Jakarta - Calon anggota legislatif DPR RI dari Partai Gerindra Basri Kinas Mappaseng melaporkan adanya dugaan kecurangan tahapan pemilu 2019 di kalangan pemilih WNI di Malaysia ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jumat, 5 April 2019. Basri menuding ada jual beli suara di Malaysia yang menguntungkan salah satu calon legislatif.

“Tadi saya sudah mendaftarkan laporan mengenai pelanggaran jual beli suara di Malaysia, saya sempat ceritakan bagaimana masifnya serangan di Malaysia dan di luar negeri lainnya,” ujar Basri kepada wartawan di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 5 April 2019.

Basri mengklaim laporan tersebut sudah ia lengkapi dengan sejumlah bukti adanya praktik jual beli suara. Salah satunya, adalah chatting dengan salah satu WNI di Malaysia yang diming-imingi materi untuk mencoblos salah satu calon. “Saya melakukan pelaporan agar betul-betul ditindaklanjuti Bawaslu,” ujar Caleg dapil 2 DKI dan luar negeri tersebut.

Menurutnya, harga persuara yang diperjualbelikan kepada WNI di Malaysia berkisar 15-25 ringgit per suara. Ia menduga mereka yang melakukan politik uang tersebut teroganisir, karena mampu membeli hingg 40 ribu suara. “Ini pasti kelompok. Enggak mungkin individu.”

Selain indikasi jual beli suara, iamenuding rekrutmen Panitia Pemilu Luar Negeri (PPLN) di Malaysia tidak transparan. Kata dia, debanyakan orang-orang yang dipilih sebagai PPLN itu berasal dari KBRI atau KJRI. “Coba cek di sana.”

Basri menuturkan bahwa WNI yang masuk daftar pemilih di Malaysia merupakan yang paling besar di antara negara yang lain. Dari total 2 juta daftar pemilih yang tersebar di luar negeri, setengahnya berada di Malaysia. “Potensinya di sana luar biasa.”

Sebelumnya, potensi adanya kecurangan Pemilu di Malaysia juga disampaikan Ketua Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal. Dino juga melapor ke Bawaslu tentang dugaan adanya praktik percaloan surat suara di Malaysia.

Calo suara itu, kata Dini, menawarkan suara yang sudah terjamin. Hal ini dimungkinkan karena di Malaysia masih terdapat banyak wilayah perkebunan dengan pengawasan yang terbatas.

Tempo masih berusaha meminta konfirmasi ke Bawaslu mengenau laporan kecurangan tersebut.