Pemerintah Nganjuk Protes Logo di Kalender Prabowo - Sandiaga

Jumat, 29 Maret 2019 12:44 WIB

Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno menyapa pendukungnya saat mengunjungi sentra kerajinan kok di Desa Semengko, Nganjuk, Jawa Timur, Kamis 7 Februari 2019. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani

TEMPO.CO, Nganjuk - Pemerintah Kabupaten Nganjuk memprotes pencantuman logo pemerintah pada alat peraga kampanye pasangan calon presiden nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga Uno. “Kalender itu mencantumkan logo Pemerintah Nganjuk di ujung kiri atas,” kata Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Nganjuk Agus Irianto kepada Tempo, Jumat 29 Maret 2019.

Pemerintah Nganjuk baru saja melaporkan temuan kalender bergambar pasangan calon nomor urut 02 Prabowo – Sandi kepada Bawaslu setempat. Bawaslu diminta mengusut temuan ini untuk menjaga kredibilitas pemerintah kabupaten.

Baca:Elektabilitas Jokowi Ungguli Prabowo, Ini Empat Hasil Survei

Kalender dinding berwarna latar kuning itu dengan jelas memajang foto pasangan Prabowo - Sandiaga Uno. Di samping kirinya tercantum pula janji kampanye seperti kerja mudah dan harga murah.

Namun yang membuat pemerintah kabupaten memprotes adalah pencantuman identitas Pemerintah Nganjuk pada sudut kiri atas. Tidak sekedar menuliskan keterangan “Pemerintah Nganjuk”, kalender itu juga mencantumkan logo Pemerintah Kabupaten, yakni Baswara Yudhia.

Merasa tak dimintai persetujuan apalagi ikut memproduksi kalender, Pemerintah Nganjuk langsung melaporkan ke Bawaslu. “Menurut informasi kami, kalender itu dibagikan dalam kegiatan terbuka,” kata Agus.

Advertising
Advertising

Dalam laporan Kamis 28 Maret 2019, Agus berharap Bawaslu segera mengusut pembuat serta pengedar kalender itu. Hingga saat ini Pemerintah Kabupaten Nganjuk tetap menjunjung tinggi azas netralitas ASN dalam kegiatan politik.

Koordinator Divisi Pendidikan dan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Nganjuk Fina Lutfiana Rahmawati mengaku sudah melakukan klarifikasi kepada tim pemenangan pasangan nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga di Nganjuk. Tak hanya satu, jumlah kalender bergambar logo Pemkab Nganjuk yang ditemukan cukup banyak.

Baca: Cakra 19: Jokowi Kemeja Putih, Prabowo - Sandiaga Biru dan Coklat

Spanduk berlogo pemerintah kabupaten itu tersebar di Kecamatan Bagor dan Sawahan. Di Pasar Wage Kecamatan Kota terdapat 500 lembar. “Kami sudah panggil tim pemenangan Prabowo Sandi untuk mengklarifikasi kalender ini.”

Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga wilayah Nganjuk, Sukarno membantah telah memproduksi kalender itu. Mereka justru meminta Bawaslu menyelidiki penyebaran kalender yang menyalahi ketentuan itu demi menjaga nama baik pasangan yang didukungnya. “Itu bukan kalender yang kami buat. Justru Bawaslu harus menyelidiki agar jelas pelakunya,” kata Sukarno.

Untuk melengkapi pemeriksaan, Bawaslu masih akan memanggil beberapa pihak yang mengetahui penyebaran kalender itu. Hari ini rencananya perwakilan Pemkab Nganjuk akan dimintai keterangan sebagai pihak pelapor.

Berita terkait

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

45 menit lalu

PKB Ajukan Gugatan Sengketa Pileg karena Kehilangan Satu Suara di Halmahera Utara, Ini Alasannya

Dalam sidang sengketa Pileg, PKB meminta KPU mengembalikan suara partainya yang telah dihilangkan.

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

1 hari lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

1 hari lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

2 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

2 hari lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

4 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

4 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

4 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

6 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

6 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya