Bawaslu Kota Dumai Temukan 7000-an Surat Suara Rusak

Reporter

Antara

Rabu, 13 Maret 2019 19:34 WIB

Pekerja melipat surat suara Pemilihan Umum 2019 di salah satu gudang di Jalan Kalilom Lor Baru, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 16 Februari 2019. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mulai menyortir dan melipat surat suara Pemilu 2019 yang dilakukan secara bertahap. ANTARA

TEMPO.CO, Dumai, Riau - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai, Provinsi Riau, mendapati 7.559 lembar surat suara yang rusak karena robek, kotor dan bercak tinta. Kertas yang rusak itu ditemukan pada hari pertama kegiatan pelipatan surat suara Pemilu 2019.

Ketua Bawaslu Dumai Zulfan menyebutkan, surat suara rusak ini merupakan kertas suara untuk pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden. Pada hari pertama ini memang fokus pada pelipatan surat suara capres dan cawapres. “Dan, hari kedua (hari ini, red) difokuskan untuk DPR,” kata dia, Rabu, 13/3.

Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Dumai Agustri mengaku belum mendapat laporan pengawas petugas di lapangan, namun diperoleh informasi bahwa KPU sedang mendata kertas suara yang potensi rusak.

"Ribuan lembar yang rusak itu baru surat suara pilpres, dan hari ini infonya kpu ada yang disisihkan dulu karena ada potensi rusak, tapi belum tahu berapa jumlahnya," kata Agustri.

Ketua KPU Dumai Darwis menyebut proses pelipatan dan pemilahan kertas suara untuk pemilihan presiden dan legislatif itu ditarget selesai dalam sepuluh hari. Kegiatan pelipatan surat suara itu berlokasi di gudang penyimpanan logistik di Jalan Soekarno Hatta Dumai. "Setiap surat suara yang robek maupun terkena tinta akan dipisahkan sebagai surat suara rusak atau cacat," kata Darwis.

Pemilu 2019 di Kota Dumai dilaksanakan di 840 TPS tersebar di 33 kelurahan dan tujuh kecamatan dengan pemilih tetap 181.093 jiwa. KPU telah menerima distribusi 928.302 lembar surat suara dikemas dalam 1.583 kotak dan 4.200 kotak suara berbahan karton.

ANTARA

Berita terkait

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

4 jam lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

5 jam lalu

KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

2 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

2 hari lalu

KASN Ingatkan ASN Tak Terlibat Politik Praktis di Pilkada 2024, Begini Aturannya

KASN menyebut ASN masih berpotensi melanggar netralitas di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

3 hari lalu

MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.

Baca Selengkapnya

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

4 hari lalu

Namanya Disebut di Sidang MK Soal Netralitas TNI, Berikut Profil Mayor Teddy Ajudan Prabowo

Nama Mayor Teddy dikenal publik setelah menjadi ajudan Prabowo dan menimbulkan kontroversi karena hadir di debat capres masih aktif anggota TNI.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

4 hari lalu

Kilas Balik Kontroversi Mayor Teddy di Debat Capres Berseragam Kubu 02, Putusan MK Sebut Tak Langgar Netralitas TNI

Menurut putusan MK, kontroversi Mayor Teddy dan netralitas TNI saat hadir di debat capres sudah diselesaikan Bawaslu dan tidak melanggar UU Pemilu.

Baca Selengkapnya

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

5 hari lalu

Dissenting Opinion Hakim MK Minta Pemungutan Suara Ulang, Ini Kata Bawaslu

Bawaslu menanggapi dissenting opinion tiga hakim MK yang meminta pemungutan suara ulang alias PSU.

Baca Selengkapnya

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

6 hari lalu

Kata Bawaslu Soal Penyaluran Bansos Menjelang Pilkada 2024

MK meminta penyaluran bansos di masa mendatang tidak lagi dilakukan menjelang pelaksanaan pemilu.

Baca Selengkapnya