Jutaan DPT Punya Tanggal Lahir Sama, Kemendagri: Ada Sejarahnya

Selasa, 12 Maret 2019 15:15 WIB

Petugas logistik KPU Pusat memeriksa surat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 untuk pemilih luar negeri di gudang logistik KPU di Benda, Tangerang, Banten, Kamis 7 Februari 2019. Pemilih WNI di luar negeri tercatat 2.058.191 orang yang telah masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) di berbagai negara. ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri menyebut temuan Badan Pemenangan Prabowo - Sandiaga soal tanggal lahir sama di DPT atau Daftar Pemilih Tetap adalah hal wajar.

Baca: Kata KPU Soal Temuan 17,5 Juta DPT Bermasalah dari BPN Prabowo

Seketaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Gede Suratha, mengatakan sebelum 2004 Kementerian pernah mendata penduduk menggunakan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (Simduk). Dalam pendataan tersebut berlaku aturan bagi warga negara yang lupa tanggal lahir maka akan dicatat lahir pada 31 Desember.
"Memang pernah terjadi, kami berhadapan dengan masyarakat yang tidak mengerti kapan tanggal lahir misalnya cuma menyebutkan bahwa saat Gunung Merapi meletus, jadi cuma penanda," kata Gede. "Sama dengan waktu pohon ini saya tanam, tapi itu realita di masyarakat."
Kemudian Dukcapil, kata Gede, mengembangkan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada tahun 2004. Kalau ketemu warga negara seperti itu tidak diisi lagi 31 Desember. "Kami isi di tengah-tengah yakni tata cara pengisian formatnya diisikan tanggal 1 Juli," kata dia.
Ia menjelaskan pengisian format 1 Juli itu telah diatur ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencacatan Sipil.
Berdasarkan fenomena yang ditemukan di lapangan, kata dia sehingga banyak data kependudukan dengan tanggal lahir 31 Desember dan 1 Juli. Hal ini memang fakta riil yang ada di masyarakat. "Masalah jumlah dan lain sebagai itu KPU lah yang menjelaskan yang memiliki DPT," kata dia.
Banyaknya penduduk yang memiliki tanggal lahir yang sama dilaporkan oleh
Badan Pemenangan Nasional Prabowo - Sandiaga ke Komisi Pemilihan Umum. Dalam laporan disebutkan 17,5 juta daftar pemilih tetap (DPT) yang dianggap mencurigakan di Pemilu 2019. Mereka mengklaim data itu didapat setelah menyisir DPT hasil perbaikan kedua pada 15 Desember lalu, berdasarkan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dibuka tanda bintangnya hingga digit terakhir.

Juru debat BPN Ahmad Riza Patria mengatakan timnya menemukan 17.553.708 data DPT mencurigakan. Dia merinci, data itu mencakup 9.817.003 pemilih yang lahir pada 1 Juli, 5.377.401 pemilih lahir pada 31 Desember, dan 2.359.304 pemilih lahir pada 1 Januari. Padahal, kata dia, kesamaan tanggal lahir paling banyak terjadi sebanyak 400-500 ribu.

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

6 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

9 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

11 hari lalu

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu 2019, Pertama Kalinya Pilpres dan Pileg Serentak

Hari ini, 17 April 2019 atau Pemilu 2019 pertama kali Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) dilakukan secara serentak.

Baca Selengkapnya

PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

37 hari lalu

PSI Gagal Masuk Senayan, Raihan Suara Partai Bro dan Sis dalam Pemilu 2019 dan Pemilu 2024

PSI kembali gagal masuk Senayan selama dua periode Pemilu, 2019 dan 2024. Perolehan suara partai bro dan sis pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya

Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

38 hari lalu

Pertama Kali PPP Gagal Masuk Senayan, Ini Profil Partai dengan Tagline Rumah Besar Umat Islam

PPP salah satu partai terlama sejak Orde Baru, selain PDIP dan Golkar. Ini profil dan perolehan suara sejak Pemilu 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024

Baca Selengkapnya

Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

38 hari lalu

Pidato Prabowo Usai KPU Umumkan Hasil Rekapitulasi Pemilu 2024, Ini Beda Pidatonya di Pemilu 2019

Prabowo tampak menjadi sosok rutin yang hadir dalam 4 pemilu terakhir. Ini beda pidato politiknya di Pemilu 2024 dan Pemilu 2019?

Baca Selengkapnya

7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan

38 hari lalu

7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Divonis 4 Bulan Masa Percobaan

Ketujuh PPLN Kuala Lumpur itu terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih.

Baca Selengkapnya

Masduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data

39 hari lalu

Masduki Eks PPLN Kuala Lumpur Mengaku Tak Tahu Dugaan Parpol Pemenang Terlibat Pemalsuan Data

Masduki eks PPLN Kuala Lumpur mengaku tidak mempunyai bukti dan informasi yang bisa menyatakan adanya keterlibatan parpol pemenang

Baca Selengkapnya

Penasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan

39 hari lalu

Penasihat Hukum Minta 7 Anggota PPLN Kuala Lumpur Dibebaskan dari Segala Tuntutan

Dalam pleidoinya, 7 anggota nonaktif PPLN Kuala Lumpur minta nama baik mereka direhabilitasi.

Baca Selengkapnya

Kilas Balik Pemilu 2019: KPU Umumkan Dini Hari dan Alasan Prabowo Gugat Hasil Pilpres 2019 ke MK

40 hari lalu

Kilas Balik Pemilu 2019: KPU Umumkan Dini Hari dan Alasan Prabowo Gugat Hasil Pilpres 2019 ke MK

Pengumuman Pemilu 2024 semakin dekat, ini kilas balik pengumuman hasil Pemilu 2019 hingga Prabowo gugat hasil Pilpres 2019 ke MK.

Baca Selengkapnya