KPU Mendata Caleg yang Tak Mau Buka Informasi Diri di Pemilu 2019

Reporter

Syafiul Hadi

Editor

Amirullah

Rabu, 13 Februari 2019 17:45 WIB

Suasana pengumuman nama 49 calon legislatif dengan status mantan terpidana korupsi di kantor KPU, Jakarta, Rabu, 30 Januari 2019. Dari semua partai peserta pemilu, empat partai tidak punya stok caleg eks koruptor, yaitu PKB, Partai Nasdem, PPP dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). ANTARA/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang mendata calon anggota legislatif yang enggan membuka data diri. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan publikasi informasi caleg ini bertujuan agar masyarakat berkesempatan mengetahui profil calon wakil rakyat pada Pemilu 2019.

Baca: KPU Rilis Data Tambahan Caleg Eks Koruptor Usai Debat Capres

"Nanti kami beritahu mereka. Kami sedang kumpulkan datanya, berapa yang mau dibuka, berapa yang belum," kata Arief di kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Rabu, 13 Februari 2019.

Sebelumnya, KPU menyebutkan ada 2.049 orang caleg yang tidak membuka data pribadinya. Para caleg ini memiliki kebebasan untuk tak mempublikasikan data diri agar diketahui publik.

Menurut Arief, KPU akan mendata semua data caleg yang ikut dalam pemilu. Nantinya, informasi diri itu akan diumumkan jika caleg bersangkutan bersedia membuka data profilnya. "Kalau dia berubah dari tak bersedia menjadi bersedia, ya nanti kami umumkan," katanya.

Advertising
Advertising

Arief mengatakan, lembaganya masih mencocokkan kembali data caleg ini sesuai dengan data KPU. Sebab, kata dia, ada kemungkinan data diri caleg tak terdaftar bukan karena yang bersangkutan tak mau informasi pribadinya dibuka. "Kemungkinan ada yang tak bisa mengunggah data di sistem KPU. Jangan-jangan ada yang begitu, makanya kami data dulu," ucapnya.

Menurut Arief, KPU tak akan membuka data diri caleg yang tak bersedia informasi pribadinya dipublikasikan. KPU, kata dia, hanya membuka data diri caleg yang bersedia. "Kalau di Sistem Informasi Pencalonan (Silon) mereka mencentang tidak bersedia dibuka, ya tidak kami upload," tuturnya.

Baca: DKPP Periksa KPU Soal Dugaan Pelanggaran Etik Soal Oso Hari Ini

Menurut Arief, KPU masih belum menetapkan waktu kapan akan membuka data informasi caleg tersebut. Sebab, kata dia, data caleg ini berjumlah tidak sedikit. "Ya nanti, agak lama. Kan banyak jumlahnya. Yang jelas sebelum pencoblosan," katanya.

Berita terkait

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

1 jam lalu

Mardiono Sebut Gugatan PPP ke MK karena KPU Salah Catat Jumlah Suara

PPP menilai terdapat perbedaan perhitungan suara versi PPP dengan KPU.

Baca Selengkapnya

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

3 jam lalu

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Calegnya di Papua Tengah Pindah ke PDIP

PPP meminta MK agar memerintahkan KPU untuk melakukan penghitungan suara ulang atau PSU di Kabupaten Paniai.

Baca Selengkapnya

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

6 jam lalu

Safari Politik Prabowo Usai KPU Menetapkan sebagai Presiden Terpilih

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto melakukan safari politik setelah ditetapkan KPU sebagai presiden terpilih Pilpres 2024. Ke mana saja?

Baca Selengkapnya

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

10 jam lalu

Jawaban Anies Baswedan dan Ganjar Soal Kemungkinan Bergabung dalam Kabinet Prabowo-Gibran

Setelah putusan MK yang menolak keputusan kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, akankah mereka kemudian gabung di kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

14 jam lalu

Pesan DKPP kepada KPU dan Bawaslu Jelang Pilkada 2024 Serentak

KPU akan mendapatkan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk Pilkada 2024 dari Kemendagri pada 2 Mei 2024.

Baca Selengkapnya

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

14 jam lalu

Intip Strategi PPP Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

PPP mengungkapkan telah mempersiapkan strategi untuk menghadapi sidang sengketa pileg di MK hari ini. Apa saja strateginya?

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

15 jam lalu

KPU Sebut Gugatan ke PTUN Harus Didahului Proses di Bawaslu, PDIP: Mereka Keliru Pahami Gugatan

Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun, mengatakan, KPU keliru memahami gugatan yang dilayangkan ke PTUN tersebut

Baca Selengkapnya

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

18 jam lalu

Persiapan KPU dan Bawaslu Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Hari Ini

MK mengagendakan sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg yang akan dibagi dalam tiga panel persidangan.

Baca Selengkapnya

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

1 hari lalu

KPU Siap Hadapi Sidang Sengketa Pileg di MK Besok, Ini yang Dilakukan

KPU klaim siap menghadapi persidangan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang akan dimulai besok, Senin, 28 April 2024.

Baca Selengkapnya

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

1 hari lalu

Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.

Baca Selengkapnya