Relawan Demokrasi Diharapkan Bisa Kikis Potensi Golput

Reporter

Antara

Rabu, 23 Januari 2019 20:36 WIB

Petugas melakukan pengecekan Surat Suara Pemilu 2019 saat proses percetakan di Gedung PT Gramedia, Jakarta, 20 Januari 2019. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Rejang Lebong - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengharapkan relawan demokrasi bisa mendongkrak angka partisipasi pemilih pada pemilu mendatang.

Koordinator Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Masyarakat KPU Rejang Lebong Ujang Maman mengatakan relawan demokrasi akan bertugas di 15 kecamatan di daerah itu. Hal itu dia ungkapkan disela-sela tes wawancara terstruktur pembentukan relawan demokrasi yang dilaksanakan di aula STIPER Rejang Lebong, Rabu, 23/1.

Ujang mengatakan KPU akan melihat daftar inventarisir masalah atau DIM dari kecamatan terkait partisipasi pemilih. “Kecamatan yang partisipasi pemilihnya rendah akan ditempatkan relawan dengan jumlah berbeda-beda," kata dia.

Untuk kecamatan yang angka partisipasinya rendah akan ditempatkan relawan sebanyak lima orang. Sedangkan untuk kecamatan yang angka partisipasi pemilihnya sudah bagus akan ditempatkan dua orang.

Berdasarkan data sementara dari 15 kecamatan di Rejang Lebong, kawasan yang partisipasinya rendah pada pelaksanaan tiga kali pemilu baik pemilu legislatif, pemilu presiden dan Pilkada adalah di Kecamatan Kota Padang. "Angkanya berkisar 52 persen.”

Sedangkan angka partisipasi pemilih tertinggi berada di Kecamatan Sindang Kelingi yang mencapai 80 persen.

Tes wawancara terstruktur diikuti 171 peserta, berasal dari 15 kecamatan. Nantinya akan dipilih 55 orang sebagai relawan demokrasi. Mereka ini berasal dari 11 basis di masyarakat seperti basis marjinal, keagamaan, disabilitas, pemilih pemula, pemuda, perempuan dan lainnya. Hasil tes wawancara akan diumumkan 26-27 Januari mendatang.

ANTARA

Advertising
Advertising

Berita terkait

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

1 hari lalu

Puluhan Turis Australia Terkatung-katung di Kaledonia Baru

Sekitar 30 turis Australia terkatung-katung di Kaledonia Baru menunggu kesempatan untuk bisa keluar dari negara itu dengan aman usai pecah kerusuhan

Baca Selengkapnya

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

2 hari lalu

Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

2 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

3 hari lalu

Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

3 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

3 hari lalu

Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.

Baca Selengkapnya

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

4 hari lalu

PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan

Baca Selengkapnya

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

4 hari lalu

Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.

Baca Selengkapnya

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

4 hari lalu

PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.

Baca Selengkapnya

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

4 hari lalu

Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.

Baca Selengkapnya