Di NTT, PSI Paling Besar Meraup Sumbangan Dana Kampanye Pemilu

Reporter

Antara

Selasa, 8 Januari 2019 10:58 WIB

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Grace Natalie beserta rombongan menyerahkan daftar nama calon legislatif (caleg) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018. PSI memastikan 100 persen bakal caleg bukan mantan narapidana kasus korupsi. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Kupang - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) paling banyak menerima sumbangan dana kampanye untuk Pemilu 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur Ubaldus Gogi menyebutkan jumlah sumbangan dana kampanye milik PSI untuk Pemilu 2019 di NTT mencapai RP1.934.900.000,00.

Ubaldus Gogi mengemukakan hal itu di Kupang, Selasa, 8/1, menjawab pertanyaan seputar sumbangan dana kampanye sejumlah partai di NTT untuk kampanye menjelang Pemilu 2019. Setelah PSI, kata dia, disusul Partai Nasional Demokrat (NasDem) dengan jumlah sumbangan kampanye mencapai Rp1 miliar.

Selanjutnya, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menerima sumbangan sebesar Rp674 juta, kemudian Partai Golkar Rp541 juta, dan terakhir adalah Partai Berkarya dengan jumlah sumbangan mencapai Rp320 juta.

Lima partai peserta pemilu lainnya nol rupiah. Kelima partai itu adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pertai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Partai Garuda), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrat.

Selain sumbangan dana kampanye parpol di NTT, kata Ubaldus, ada juga sumbangan dana kampanye untuk 36 calon anggota DPD di NTT. "Dari 36 orang anggota DPD, hanya 15 orang yang memiliki saldo nol rupiah. Begitu pula, dengan penerima sumbangan kampanye untuk tim kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden masih nol rupiah," kata dia.

Seluruh dana kampanye itu, kata Ubaldus, sudah dilaporkan ke KPU RI dan sudah ditandatangani. Menuret dia, laporan itu akan diserahkan ke Bawaslu, parpol, dan calon anggota DPD di daerah pemilih di provinsi berbasis kepulauan tersebut.

ANTARA

Berita terkait

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

22 jam lalu

Kaesang Ungkap Pesan Jokowi untuk PSI Hadapi Pilkada 2024

Kaesang mengingatkan kader PSi untuk ikut berpartisipasi dalam Pilkada 2024 pada wilayah dengan potensi jumlah kursi terbanyak.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.

Baca Selengkapnya

Kaesang Berharap PSI Dapat Satu Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Kaesang Berharap PSI Dapat Satu Kursi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Tak sedikit kader PSI yang minta dua jatah kursi. "Satu-satu dulu, lobby-nya susah," ujar Kaesang menimpali.

Baca Selengkapnya

PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

1 hari lalu

PSI Resmi Buka Pendaftaran Calon untuk Pilkada 2024

Kaesang berharap putra-putri terbaik bangsa mau ikut membangun negeri dengan mendaftarkan diri menjadi kepala daerah lewat PSI.

Baca Selengkapnya

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

1 hari lalu

DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

1 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

1 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

1 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

2 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

3 hari lalu

Fakta Seputar Sirekap yang Digunakan Lagi oleh KPU di Pilkada 2024

KPU berjanji mengevaluasi dan memperbaiki Sirekap untuk Pilkada 2024 sesuai dengan putusan MK.

Baca Selengkapnya