TEMPO.CO, Jakarta-Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyampaikan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Rabu, 2 Januari 2019. Hingga 1 Januari 2019, partai besutan calon presiden Prabowo Subianto itu melaporkan penerimaan dana kampanye sebesar Rp 127 miliar.

Menurut Thomas Djiwandono, Bendahara Umum Partai Gerindra, dana tersebut berasal dari para calon anggota legislatif (caleg) partai itu. "Rinciannya Rp 76 miliar dari sumbangan caleg tahap 1, yang Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Rp 51 miliar dari sumbangan periode 23 September 2018 sampai 1 Januari 2019," kata Thomas di Kantor KPU, Jakarta Pusat.

Baca: Sandiaga Uno Sumbang Dana Kampanye Terbesar ke Kubu Prabowo

Thomas berujar Gerindra juga menerima sumbangan dana dari masyarakat pendukung Prabowo - Sandiaga Uno. Meski demikian, kata dia, dana tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening partai dan belum dilaporkan ke KPU.

"(Sumbangan) ini kelompok relawan sebetulnya yang mengumpulkan. Jadi ini di luar dari Partai Gerindra, di luar dari BPN Prabowo-Sandi. Dan itu jumlahnya Rp 3,5 miliar. Karena ini kan dari masyarakat luas yang sebetulnya membantu menerima panggilannya Pak Prabowo. Dan kami sangat-sangat apresiasi, sangat berterima kasih untuk itu," ujar dia.

Simak: Cerita Sandiaga Uno Bicara Dana Kampanye dengan Prabowo ...

Wakil Bendahara Umum Partai Gerindra Satrio Dimas dalam kesempatan yang sama mengatakan selalu berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu terkait sumbangan dana dari masyarakat. Koordinasi itu, kata dia, dilakukan agar tidak menabrak aturan yang ada.

"Belum kita pakai sama sekali karena dua minggu lalu kami ke Bawaslu. Kami menanyakan sebaiknya seperti apa, karena ini kan urusan pakainya seperti apa itu penting juga. Rp 3,5 miliar dari nominal-nominal yang justru kecil, cuma banyak dan terus-terusan," kata Dimas.

Simak: PDIP akan Terima Dana Kampanye dari Pihak Ketiga Februari 2019

Ia juga menuturkan dana sumbangan dari masyarakat merupakan bukti bahwa Prabowo-Sandi telah menjadikan masyarakat lebih partisipatif terhadap pemilu yang akan datang.

"Itu yang sangat kami apresiasi dan menurut kami sangat berbeda dengan masa-masa lalu, Pak Prabowo dan Pak Sandi ingin bahwa masyarakat lebih partisipatif, dalam hal ini melalui dana tersebut. Nah kami dari kebendaharaan tugasnya transparansi, kita pakai dana tersebut itu untuk apa," tutur Dimas.