Debat Pilpres, Prabowo - Sandiaga Bakal Beberkan HAM Ekosob
Reporter
Budiarti Utami Putri
Editor
Juli Hantoro
Kamis, 27 Desember 2018 16:43 WIB
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Siane Indriane mengatakan pasangan calon jagoannya akan lebih banyak membeberkan visi misi dalam debat pemilihan presiden yang pertama pada 17 Januari mendatang. Khususnya, kata Siane, Prabowo-Sandiaga akan lebih banyak menyoal materi hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya.
Baca juga: Prabowo Ziarahi Kuburan Massal Korban Tsunami Aceh
"Akan lebih banyak dari materi visi misi, bicara HAM bidang ekosob, pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini sering menjadi sorotan. Selebihnya kita lihat saja debatnya nanti," kata Siane kepada Tempo, Kamis, 27 Desember 2018.
Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tanggal, lokasi, peserta, dan tema untuk empat kali debat pemilihan presiden 2019. Debat pertama akan melibatkan kedua pasangan calon, yakni Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.
Debat akan berlokasi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada 17 Januari 2019. Adapun tema yang diangkat adalah hukum, hak asasi manusia, korupsi, dan terorisme dan akan disiarkan oleh Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Kompas TV, dan Rajawali TV.
Menurut Siane, Prabowo-Sandiaga juga akan menyoroti realisasi hak ekosob selama pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi empat tahun ini. Topik yang bakal disinggung ialah tingginya harga-harga bahan pokok, ketimpangan ekonomi, lapangan pekerjaan, pengangguran, dan akses terhadap kesehatan.
Baca juga: Kunjungi Ponpes di Aceh, Prabowo Tak Berani Minta Dukungan Ulama
Mantan Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini menambahkan, pemerintah memiliki kewajiban pemenuhan hak-hak tersebut di atas. Hal itu juga diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya.
Selain itu, ujar Siane, Prabowo - Sandiaga juga akan menyoroti penegakan hak asasi manusia di bidang sosial politik selama pemerintahan Jokowi. "HAM bidang sipol penegakan hukum yang masih dirasakan belum adil oleh masyarakat bawah," kata dia.
