JK: Politik di Musim Pemilu Ibarat Permainan Badminton

Reporter

Friski Riana

Editor

Juli Hantoro

Senin, 10 Desember 2018 15:57 WIB

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyerahkan Pemberian Apresiasi dan Penganugrahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2018 di Hotel Sultan Jakarta, Senin, 10 Desember 2018. Foto: KIP Setwapres

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK mengibaratkan politik di musim Pemilu seperti permainan badminton. Dalam badminton, pemain mendapatkan poin jika smash masuk. Tapi, jika bola hasil smash nyangkut keluar atau ke net, yang mendapatkan poinnya adalah lawan.

Baca juga: Tekankan Netralitas TNI, Hadi Tjahjanto Bagikan Buku Panduan

"Kalau mau ngomong benar atau ada isu, benar-benar. Kalau begitu isunya salah, itu langsung dikritik habis. Dan itu poin, bisa jadi menang. Dan pemilu itu, politik sama seperti badminton. Jadi hati-hati," kata JK dalam rapat koordinasi nasional pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin, 10 Desember 2018.

Dalam pemilu, kata JK, ada partai yang menang karena bertahan dan ada juga yang menang karena menyerang. "Terserah mau pilih mana kan. Sama seperti badminton, smash apa pun bisa Anda kembalikan gitu kan. Ada juga yang dia smash keras masuk gitu kan," katanya.

Tetapi, kata JK, terlalu keras menyerang pun bisa kalah. Seperti dalam badminton, smash terlalu keras bisa membuat bola keluar, sehingga lawan yang mendapatkan poin. Menurut JK, situasi seperti itu lah yang seharusnya diawasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pasalnya, kata JK, saat musim pemilu, ada banyak keributan di media, saling mencerca, dan mengkritik.

Advertising
Advertising

Baca juga: Pemerintah Daerah Diminta Antisipasi Kerawanan Pemilu 2019

"Jadi Bawaslu ini di samping mengawasi, di samping menjaga lapangan, pengawasnya (anggota Bawaslu) kan lima. Disamping pemain diawasi, pengawasnya lima. Coba bayangkan itu. Sama dengan pengawas harus lebih kuat untuk mengawasi sampai di daerah," kata dia.

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

22 jam lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

3 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

6 hari lalu

Standard Chartered Perkiraan Pertumbuhan PDB Indonesia 2024 Menjadi 5,1 Persen

Standard Chartered menurunkan perkiraan pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB Indonesia tahun 2024 dari 5,2 persen menjadi 5,1 persen.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

9 hari lalu

Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.

Baca Selengkapnya

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

9 hari lalu

Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.

Baca Selengkapnya

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

9 hari lalu

Pakar Hukum Unand Beri Catatan Putusan MK, Termasuk Dissenting Opinion 3 Hakim Konstitusi

Pakar Hukum Universitas Andalas atau Unand memberikan tanggapan soal putusan MK dan dissenting opinion.

Baca Selengkapnya

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

10 hari lalu

Jusuf Kalla Sebut Akar Konflik di Papua karena Salah Paham

Menurut Jusuf Kalla, pandangan masyarakat Papua seakan-akan Indonesia merampok Papua, mengambil kekayaan alamnya.

Baca Selengkapnya

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

10 hari lalu

Tim Joe Biden akan Terus Gunakan TikTok untuk Kampanye Walau Dilarang DPR

Tim kampanye Joe Biden berkata mereka tidak akan berhenti menggunakan TikTok, meski DPR AS baru mengesahkan RUU yang mungkin melarang penggunaan media sosial itu.

Baca Selengkapnya

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

14 hari lalu

Pemilu Rawan Politik Uang Kaesang Usulkan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup, Ini Bedanya dengan Proporsional Terbuka

Ketua Umum PSI yang juga putra Jokowi, Kaesang Pangarep usulkan pemilu selanjutnya dengan sistem proporsional tertutup karena marak politik uang.

Baca Selengkapnya