Menjelang Pemilu 2019, Kepolisian Waspadai Maraknya Isu Sensitif

Reporter

Tempo.co

Jumat, 9 November 2018 10:17 WIB

Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara dengan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat mengikuti Apel Gelar Pasukan Operasi Kepolisian Terpusat Mantap Brata-2018 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Republik Indonesia terus mewaspadai munculnya isu-isu sensitif menjelang Pemilu 2019. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan telah meminta jajarannya cermat dan mampu mencegah terjadinya konflik di masyarakat. “Saya berharap kondusivitas ini dapat terus dijaga hingga akhir tahun dan menjelang masa pemilu,” katanya, Kamis, 8 November 2018.

Baca: Caleg NasDem DPRD Tulungagung, ke Dukun Mencari Restu Pemilu

Tito menyebutkan munculnya sejumlah deklarasi dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden menjadi perhatian lembaganya. Termasuk apabila ada fenomena-fenomena sosial lain yang memicu konflik.

Lebih dari satu bulan masa kampanye pemilu, sejumlah peristiwa yang memicu konflik muncul. Seperti pada 21 Oktober lalu, saat terjadi insiden pembakaran bendera hitam yang dianggap merupakan bendera organisasi terlarang di Garut, Jawa Barat. Pembakaran yang dilakukan oleh Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama itu memicu polemik lantaran pada bendera tersebut terdapat kalimat tauhid.

Percikan konflik juga muncul ketika kampanye yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, di Boyolali, Jawa Tengah, pada 30 Oktober lalu. Ketika itu, Prabowo menyampaikan istilah “tampang Boyolali” di hadapan peserta kampanye. Bupati Boyolali, Seno Samodro, menilai pernyataan itu menyinggung perasaan warga Boyolali. Sikap protes Seno, bahwa pernyataan Prabowo diduga mengandung ujaran kebencian, membuat Prabowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu.

Baca: KPU Akan Umumkan 40 Nama Caleg Eks Napi Korupsi

Juru bicara Kementerian Agama, Matsuki, telah meminta masyarakat mengakhiri perdebatan negatif selama masa pemilu, baik di ruang publik maupun dunia maya. Kasus pembakaran bendera tauhid, misalnya, dia menilai itu tak akan selesai apabila disikapi dengan unjuk rasa. “Kita harus percaya dan mendukung aparat hukum yang tengah menangani kasus tersebut secara serius,” tuturnya.

Advertising
Advertising

Menurut Matsuki, Kementerian Agama sering mengadakan rapat koordinasi mengundang perwakilan setiap kelompok keagamaan untuk memahami pandangan masing-masing. “Kami mengharapkan ada sikap saling mengerti dan sinergi,” ujarnya.

ANDITA RAHMA | DANANG FIRMANTO

Berita terkait

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

2 hari lalu

Pengamat: Proses Sidang Sengketa Pilpres di MK Membantu Redam Suhu Pemilu

Ahli politik dan pemerintahan dari UGM, Abdul Gaffar Karim mengungkapkan sidang sengketa pilpres di MK membantu meredam suhu pemilu.

Baca Selengkapnya

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

2 hari lalu

Alasan Mendagri Sebut Pilkada 2024 Tetap Digelar Sesuai Jadwal

Pilkada 2024 digelar pada 27 November agar paralel dengan masa jabatan presiden terpilih.

Baca Selengkapnya

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

3 hari lalu

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

3 hari lalu

Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

3 hari lalu

Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.

Baca Selengkapnya

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

4 hari lalu

Hakim MK Naik Pitam Komisioner KPU Absen di Sidang Pileg: Sejak Pilpres Enggak Serius

Hakim MK Arief Hidayat menegur komisioner KPU yang tak hadir dalam sidang PHPU Pileg Panel III. Arief menilai KPU tak menganggap serius sidang itu.

Baca Selengkapnya

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

4 hari lalu

Kapolri Beberkan Tugas Tokoh Buruh Andi Gani Nena Wea yang Diangkat jadi Staf Ahli

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membeberkan alasannya mengangkat tokoh buruh, Andi Gani Nena Wea, sebagai salah satu staf ahlinya.

Baca Selengkapnya

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

4 hari lalu

Komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin Usai Timnas Indonesia Dikalahkan Uzbekistan

Timnas Indonesia kalah melawan Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U-23 2024. Ini komentar Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Baca Selengkapnya

Penyidikan Kematian Brigadir RA Disetop, Ini Kata Kapolri

4 hari lalu

Penyidikan Kematian Brigadir RA Disetop, Ini Kata Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merespons perihal penghentian penyidikan kasus kematian Brigadir Ridhal Ali Tomi atau Brigadir RA

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

4 hari lalu

Rekam Jejak Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI yang Ditunjuk Jadi Staf Ahli Kapolri

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea ditunjuk Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Staf Ahli Kapolri. Berikut profilnya.

Baca Selengkapnya