TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai kebijakan parliamentary threshold sebesar 4 persen pada pemilu 2019 berpotensi menutup akses demokrasi yang luwes karena terbatas bagi para elite-elite politik saja. Ke depan, bila tren ini terus terjaga, kata Ray, bukan tidak mungkin hanya elite partai yang bisa menentukan kebijakan publik.

Menurut Ray, demokrasi di Indonesia sekarang mengerucut kepada preferensi beberapa partai saja. Ray mengatakan kini popularitas tokoh calon legislatif tak relevan lagi. "Yang penting dia dapat nomor urut satu, nomor urut dua, pasti punya potensi untuk menang," kata dia di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 27 Oktober 2018.

Baca: LSI Prediksi Hanya Lima Partai Lolos ke Parlemen pada Pemilu 2019

Untuk menentukan nomer urut ini, kata Ray, pengurus Dewan Pengurus Pusat Partai yang berperan besar. "Itu yang saya sebutkan tadi, makin elitis, makin terkonsentrasi kepada pengurus partai," ujarnya.

Menurut Ray, empat partai teratas yang ada saat ini bisa jadi terus mengulang kemenangan mulai pemilu 2019. Adapun empat partai ini, menurut survei yang dilakukan lembaga sigi Populi Center adalah PDIP, Gerindra, Golkar dan PKB.

"Dari 16 partai, sejauh ini yang dapat survive ke parlemen berikutnya, hanya 5 kursi," kata Rafif Imawan, peneliti Populi Center, ditemui di kesempatan yang sama dengan Ray.

Baca: Pemilu 2019, Pengamat: Ambang Batas 4 Persen Bunuh Diri Partai

Ray pesimistis bakal terjadi kelayuan politik dengan terus berjalannya mekanisme seperti ini. Karena boleh jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini, terus berulang menempati jabatannya setiap lima tahun.

Sedangkan Ray meyakini bahwa optimisme muncul bukan dari pemain lama tetapi pemain baru yang membawa semangat baru. "Yang melakukan pembaruan itu juga biasanya dari pemain baru kan, bukan pemain lama," ujarnya.

Baca: LIPI Prediksi Partai Lolos Parlemen di Pemilu 2019 Tak Sampai 10