TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan PPP tak lolos parlemen berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU.
Partai berlambang ka’bah itu hanya mendapat 5.878.777 suara atau 3,87 persen. Padahal, syarat partai politik bisa duduk di Senayan adalah dapat menembus ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Sementara itu, masih belum terima dengan hasil rekapitulasi dari KPU, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP akan menggugat penghitungan suara tingkat nasional oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
"Sesuai ketentuan undang-undang, PPP memiliki waktu tiga hari untuk menyikapi hasil rekapitulasi nasional dengan mengajukan ke MK," kata Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024..
Pria yang akrab disapa Awiek itu mengaku terkejut lantaran PPP gagal memenuhi ambang batas untuk melaju ke Senayan. Padahal, kata dia, data internal PPP menunjukkan partai berlambang ka'bah tersebut melewati angka 4 persen atau melampaui ambang batas parlemen sebesar 4 persen.
Menurut Awiek, hasil perolehan suara KPU berbeda dengan hasil internal PPP. Karena itu, PPP sudah mempersiapkan tim hukum yang dipimpin pengacara senior Soleh Amin untuk mengajukan gugatan. "Data-data kami kumpulkan dari DPC dan saat ini sedang verifikasi," ujar dia.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy mengatakan, selain menggugat ke MK, partainya juga bakal mengajukan gugatan hasil Pemilu 2024 itu ke Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Keputusan itu, kata pria yang akrab disapa Rommy ini, atas dasar rapat ketua umum dan pucuk pimpinan partai.
“Kami siapkan gugatan ke Bawaslu dan MK dalam rangka mengembalikan suara PPP yang digembosi di beberapa dapil, justru setelah terjadinya coblosan,” kata Rommy dalam keterangan tertulisnya pada Rabu malam, 20 Maret 2024.
Rommy beralasan, sejak 8-20 Maret 2024, partainya telah mengamati rekapitulasi perolehan suara. Mereka mendapatkan hasil berbeda dari penetapan KPU. Menurut dia, ada perbedaan angka yang signifikan antara hasil di dapil dengan ketetapan KPU. Berdasarkan data internal partai, kata Rommy, perolehan suara PPP justru melampaui 4 persen.
Sebelumnya, pakar politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, mengatakan salah satu faktor PPP tak lolos parlemen adalah terjadinya konflik di pucuk pimpinan partai berupa pergantian ketua umum pada September 2022.
Ketika itu, Muhammad Mardiono ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas atau Plt Ketua Umum PPP menggantikan Suharso Monoarfa. Pergantian ini buntut dari kontroversi Suharso soal amplop kiai yang memicu masalah internal partai.
“Konflik yang menyertasi PPP sebelum Pemilu membuat pandangan publik tidak baik. Ini merugikan PPP,” kata Ujang saat dihubungi pada Rabu, 20 Maret 2024.
Ujang menilai harusnya menjelang Pemilu sebuah partai mesti mengonsolidasikan mesin partai agar bisa berjalan maksimal, bukan justru berkonflik. Dalam keadaan seperti ini, Ujang menilai berdampak pada lengahnya partai dalam Pemilu.
Selain PPP, ada sembilan partai lain yang tak lolos parlemen. Mereka adalah Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Partai Perindo, Partai Gelora, Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Bulan Bintang, Partai Garuda, dan Partai Kebangkitan Nusantara.
Sementara itu, ada tujuh partai yang lolos ke parlemen berdasarkan hasil rekapitulasi nasional KPU di Pemilu 2024. Mereka adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Demokrat.
MYESHA FATINA RACHMAN I ADIL AL HASAN
Pilihan editor: Melongok Kembali Terbentuknya PPP yang Kini Tersandung Ambang Batas Parlemen
