TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai KPU dan Bawaslu telah bekerja dengan keras, serius, dan profesional menyelenggarakan acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019 di Monas Jakarta, Ahad, 23 September 2018, yang diprotes Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. "Di tempat acara, di sekitar panggung tak ada bendera parpol sampai Pak Jokowi dan Pak Prabowo meninggalkan tempat," kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni di Jakarta.

Ia mengakui sempat ada bendera Partai NasDem dan Gerindra yang dikibarkan sukarelawan di sebelah kiri panggung deklarasi. Namun, kata dia, petugas KPU sigap menghampiri dan meminta bendera diturunkan.

Baca: SBY Tinggalkan Deklarasi Kampanye, Demokrat Kirim Surat Protes

Menurut Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan, sebelum acara itu telah disepakati bahwa acara itu tidak menampilkan atribut partai. SBY meninggalkan acara karena adanya relawan yang membawa atribut partai politik dalam acara itu.

Pembawa acara deklarasi kampanye damai, yakni pesohor Irgi Fahrezy dan Dona Agnesia berkali-kali mengingatkan agar pendukung peserta pemilu yang membawa bendera partai tidak mengibarkannya.

Baca:SBY Walkout di Acara Deklarasi Kampanye Damai Pemilu 2019

Menurut Raja, jika memang ada pendukung dari kedua kubu yang masih membawa atribut partai di acara deklarasi kampanye damai, hal itu di luar tanggung jawab KPU dan partai politik. "Itu antusiasme sukarelawan yang berjalan alamiah.” Selama tertib, tidak melakukan kekerasan dan vandalisme, kata dia, itu hak mereka. “Tidak bisa dilarang."

Jika SBY memrotes, kata Raja, itu hak SBY. SBY punya hak untuk marah dan kecewa. “Enggak apa-apa, saya maklumi saja."

ANTARA | AHMAD FAIZ IBNU SANI