TNI - Polri Terjunkan 300 Ribu Personel Amankan Pemilu 2019

Reporter

Taufiq Siddiq

Editor

Juli Hantoro

Selasa, 18 September 2018 09:24 WIB

Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (kedua kiri), bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (kedua kanan), saat Apel Operasi Kepolisian Terpusat pengamanan penyelenggara Pemilu 2019 di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Selasa, 18 September 2018. TEMPO/TAUFIQ SIDDIQ

TEMPO.CO, Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI menggelar apel pasukan Operasi Mantap Brata 2018 untuk pengamanan dan penyelenggaraan Pemilu 2019 di Silang Monas, Jakarta Pusat.

Baca juga: KPU: Perpanjangan Perbaikan DPT Tak Ganggu Logistik Pemilu 2019

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjadi inspektur upacara.

"Apel ini untuk dimulainya pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2019," ujar Tito Karnavian dalam sambutan di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 18 September 2018.

Tito menyebutkan dalam waktu dekat tahap penting dalam pemilu, khususnya pemilihan presiden, akan dimulai, yakni masa kampanye, setelah pada pekan ini Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan pasangan calon dalam pilpres 2019.

Advertising
Advertising

Tito mengimbau personel TNI dan Kepolisian solid dan bersinergi mengamankan penyelenggaraan pemilu. Termasuk, kata dia, bersinergi dengan penyelenggara pemilu, yaitu Bawaslu dan KPU.

Baca juga: Pilpres 2019, KPU DKI Coret 5.429 Data Pemilih Ganda

Tito melanjutkan, salah satu fokus dalam pengamanan penyelenggaraan Pemilu 2019 adalah memastikan seluruh pekerjaan KPU dan Bawaslu, baik di pusat maupun daerah, berjalan lancar.

Menurut Tito, pengalaman pengamanan saat pilkada serentak pada 2017 dan 2018 akan menjadi bekal bagi Polri dan TNI untuk mengamankan Pemilu 2019. "Pengalaman saat pengamanan pilkada serentak berskala besar pada 2017 dan 2018 yang berjalan lancar untuk mengamankan Pemilu 2019," ujarnya.

Tito mengatakan, untuk pengamanan Pemilu 2019, TNI-Polri serta instansi terkait menurunkan 300 ribu personel.

Hal yang sama disampaikan oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto. Dia menyebutkan bahwa kesolidan dan sinergi Polri-TNI adalah kunci dalam mengamankan penyelenggaraan pemilu. "Ini sudah terbukti, seperti mengamankan Asian Games dan mudik Lebaran," ujarnya.

Berita terkait

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

9 jam lalu

Cara Kerja Teknologi Pengintai Asal Israel yang Masuk Indonesia: Palsukan Situs Berita

Sejumlah perusahaan asal Israel diduga menjual teknologi pengintaian atau spyware ke Indonesia. Terungkap dalam investigasi gabungan Tempo dkk

Baca Selengkapnya

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

1 hari lalu

Syarat Penerimaan Polri Lengkap 2024 dan Cara Daftarnya

Berikut ini syarat penerimaan SIPSS, Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Polri 2024 serta tata cara pendaftarannya yang perlu diketahui.

Baca Selengkapnya

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

1 hari lalu

Alasan TNI Pakai Computer Assisted Tes BKN dalam Penerimaan Calon Taruna 2024

Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Calon Taruna Akademi TNI 2024 menggunakan computer assisted test (CAT) Badan Kepegawaian Negara (BKN)

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

1 hari lalu

Investigasi Tempo dan Amnesty International: Produk Spyware Israel Dijual ke Indonesia

Investigasi Amnesty International dan Tempo menemukan produk spyware dan pengawasan Israel yang sangat invasif diimpor dan disebarkan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

1 hari lalu

Soal Kematian Brigadir RAT, Kompolnas Ungkap Sejumlah Kejanggalan

Kompolnas menilai masih ada sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Brigadir RAT.

Baca Selengkapnya

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

2 hari lalu

Kata Komnas HAM Papua soal Permintaan TPNPB-OPM Warga Sipil Tinggalkan Kampung Pogapa: Wajar Demi Keselamatan

Komnas HAM Papua menyatakan permintaan TPNPB-OPM bukan sesuatu yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

2 hari lalu

Korlantas Polri Tegaskan Pelat Dinas Berkode ZZ Harus Patuhi Aturan Ganjil Genap

Korlantas Polri memastikan pelat nomor khusus kendaraan dinas berkode 'ZZ' harus tetap mematuhi aturan ganjil genap.

Baca Selengkapnya

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

2 hari lalu

Korlantas Ungkap Banyak Lembaga Negara Buat Pelat Dinas Tapi Tak Tercatat di Database Polri

Korlantas Polri mengungkap, terdapat banyak lembaga negara yang membuat pelat kendaraan dinas dan STNK khusus sendiri.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

2 hari lalu

Komnas HAM Inisiasi Penilaian untuk Kementerian dan Lembaga, Ini Kategori Hak yang Dinilai

Komnas HAM menggunakan 127 indikator untuk mengukur pemenuhan kewajiban negara dalam pelaksanaan HAM.

Baca Selengkapnya