Selasa, 11 Desember 2018

KPU: Perpanjangan Perbaikan DPT Tak Ganggu Logistik Pemilu 2019

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi logistik pemilu. dok.TEMPO

    Ilustrasi logistik pemilu. dok.TEMPO

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan perpanjangan waktu perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tak akan mengganggu logistik Pemilu 2019. "Enggak (berpengaruh)," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta, Ahad, 16 September 2018.

    Baca juga: Perludem Minta Parpol Coret Caleg Mantan Napi Korupsi

    Menurut Arief, penetapan logistik nanti akan mengacu pada DPT Hasil Perbaikan serta penetapan DPT pertama sebelum perbaikan hasil pleno 5 September lalu. Dia mengatakan logistik pemilu juga akan disesuaikan jika ada perbaikan kembali dalam DPT tersebut. "Tentu akan kami sempurnakan lagi angka-angkanya untuk kebutuhan logistik," katanya.

    Arief berpendapat penetapan DPT Hasil Perbaikan hari ini diperlukan untuk menentukan logistik pemilu ke depan. DPT, kata dia, akan mempengaruhi beberapa hal menyangkut logistik pemilu. "Pengaruhi TPS yang akan didirikan, berapa kotak dan bilik suara yang disediakan, serta pengaruhi formulir yang harus dicetak," ucapnya.

    Sebelumnya, KPU memutuskan untuk menambah waktu perbaikan DPT selama 60 hari ke depan. Penambahan waktu ini diputuskan setelah KPU menetapkan DPT Hasil Perbaikan bersama perwakilan partai politik, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

    Baca juga: KPAI Imbau Partai Tidak Usung Caleg Eks Napi Kejahatan Seksual

    Penambahan waktu ini dilakukan untuk penyempurnaan DPT. Sebab, banyak pihak menilai masih banyak kekurangan dari DPT yang ditetapkan pada 5 September lalu. Beberapa alasan dalam menambah waktu perbaikan antara lain permasalahan DPT ganda, pemilih yang belum terdaftar, Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang belum bekerja maksimal.


     

     

    Lihat Juga


    Selengkapnya
    Grafis

    Peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi 1995 - 2017

    Sejak kehadiran KPK pada 2002, skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia hingga 2017 menanjak 18 poin yang berarti ada di peringkat 96 dari 180 negara.