Pemerintah Siapkan Anggaran Pemilu Ulang  

Kamis, 21 Agustus 2014 20:21 WIB

Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva (kiri) memimpin sidang putusan perselisihan hasil Pilpres di Gedung MK, Jakarta, 21 Agustus 2014. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario susulan jika ternyata hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk melakukan pemilihan ulang. "Kami harus siap dengan segala kemungkinan. Tidak ada istilah tidak bisa," ujarnya di gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis petang, 21 Agustus 2014. (Baca: Kubu Prabowo: Masih Cukup Waktu untuk Pemilu Lagi)

Munculnya skenario tersebut, ujar dia, merupakan konsekuensi yang harus ditanggung pemerintah. Sebab, dalam alam demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. "Butuhnya berapa lagi, kami enggak tahu, tergantung keputusan MK," kata Askolani.

Askolasi menuturkan, berkaca dari pemilihan presiden pada putaran pertama yang menghabiskan dana sekitar Rp 15 triliun, ia menyatakan pemerintah siap menggelontorkan dana sesuai kebutuhan di lapangan. "Bukan berapa pun, tapi kita tahu hitungannya masuk," ujarnya. (Baca: 8 Manuver Prabowo Gugat Hasil Pemilu Presiden)

Meskipun demikian, Askolani menolak jika pemerintah dinilai telah melakukan pemborosan anggaran di tengah sulitnya meraih target pendapatan. "Enggak (boros), kita akan hemat-hemat dan hitungan hemat kita itu masuk. Demi demokrasi," ujarnya. (Baca: Ketua MK Ancam Pidanakan Saksi-saksi Palsu)

Seperti diketahui, pembacaan hasil putusan MK hingga petang ini masih dilakukan sembilan hakim konstitusi. Para hakim bakal memberikan keputusan ihwal sengketa pemilihan presiden-wakil presiden periode 2014-2019 tersebut.

Ada tiga skenario yang bisa dikeluarkan lembaga tertinggi konstitusi itu, yakni ditolaknya banding Prabowo berarti menang buat kubu calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Kedua, dilakukan pemilihan ulang di beberapa tempat yang disinyalir telah terjadi kecurangan atau manipulasi suara. Opsi ketiga, semua gugatan Prabowo cs diterima yang berarti kemenangan buat pasangan presiden nomor urut pertama tersebut. (Baca: Tim Prabowo Yakin Menangi Sengketa Pilpres di MK)

JAYADI SUPRIADIN

Topik terhangat:

ISIS | Pemerasan TKI | Sengketa Pilpres | Pembatasan BBM Subsidi

Berita terpopuler lainnya:
Kiai Pro-Prabowo: Jika Tidak PSU, MK Cacat
Tiga Kader Golkar Gugat Ical Rp 1 Triliun
Candi Borobudur Disebut Jadi Target Teror ISIS

Berita terkait

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

1 hari lalu

Harga Minyak Dunia Naik, Sri Mulyani Bisa Tambah Anggaran Subsidi

Menteri Keuangan Sri Mulyani bisa melakukan penyesuaian anggaran subsidi mengikuti perkembangan lonjakan harga minyak dunia.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

2 hari lalu

Pemerintah Raup Rp 5,925 Triliun dari Lelang SBSN Tambahan

Pemerintah meraup Rp 5,925 triliun dari pelelangan tujuh seri SBSN tambahan.

Baca Selengkapnya

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

3 hari lalu

Kemenkeu Antisipasi Dampak Penguatan Dolar terhadap Neraca Perdagangan

Kementerian Keuangan antisipasi dampak penguatan dolar terhadap neraca perdagangan Indonesia.

Baca Selengkapnya

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

23 hari lalu

Estafet Keketuaan ASEAN 2024, Pemerintah RI Beri Hibah Rp 6,5 Miliar ke Laos

Pemerintah RI menyalurkan bantuan Rp 6,5 M kepada Laos untuk mendukung pemerintah negara tersebut sebagai Keketuaan ASEAN 2024.

Baca Selengkapnya

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

34 hari lalu

21 Tahun Museum Layang-Layang Indonesia Mengabadikan Layangan dari Masa ke Masa

Museum Layang-Layang Indonesia memperingati 21 tahun eksistensinya mengabadikan kebudayaan layangan di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

43 hari lalu

Pembatasan Ketat Barang Bawaan Impor Banyak Dikeluhkan, Ini Reaksi Kemenkeu

Kemenkeu memastikan aspirasi masyarakat tentang bea cukai produk impor yang merupakan barang bawaan bakal dipertimbangkan oleh pemerintah.

Baca Selengkapnya

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

46 hari lalu

KPK Serahkan Barang Rampasan Hasil Perkara Korupsi ke Enam Instansi Pemerintah

KPK menyerahkan barang rampasan negara hasil perkara tindak pidana korupsi kepada enam instansi pemerintah.

Baca Selengkapnya

Apa Itu SPT Tahunan?

50 hari lalu

Apa Itu SPT Tahunan?

SPT Tahunan adalah surat yang digunakan WP untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta, dan kewajiban.

Baca Selengkapnya

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

52 hari lalu

Ramai-ramai Tentang Dana Bos untuk Program Makan Siang Gratis, Ini Awal Adanya Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dana BOS yang selama ini cukup banyak membantu pendidikan justru diwacanakan dialihkan sebagian ke program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

53 hari lalu

Prabowo Ingin Pisahkan Ditjen Pajak dari Kemenkeu, Faisal Basri: Presiden Makin Gampang Cawe-cawe

Ekonom Faisal Basri mengkritik rencana Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Ditjen Pajak dari Kementerian Keuangan.

Baca Selengkapnya